Daftar Donatur Palestina
Jokowi sebagaimana ditirukan Andi mengatakan, pertama, Prabowo akan menang. Kedua, PSI masuk parlemen. Dan, PDIP akan menurun.
Dua pernyataan Presiden Jokowi sudah terbukti. Prabowo dan Gibran unggul dan berpeluang memimpin Indonesia 2024-2029. Dan perolehan suara PDIP turun.
Hanya PSI yang menurut versi quick count belum aman. Entah, dalam perhitungan manual berjenjang versi KPU.
Fakta di atas paling tidak menunjukkan: posisi Presiden Jokowi begitu kuat. Paling tidak sampai 20 Oktober 2024.
Apa yang dikehendaki Presiden Jokowi terwujud termasuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
Upacara 17-an akan dilangsungkan di IKN. Prabowo-Gibran akan menjadi Presiden pertama yang berkantor di IKN. Sejumlah menteri segera boyongan ke IKN.
Namun harus ingat sebenarnya masih pekerjaan rumah membereskan status Jakarta paling lambat 15 Februari 2024 lalu.
UU IKN memberi perintah, dua tahun setekah UU IKN disahkan, status Jakarta harus disesuaikan. Namun sampai sekarang, perintah itu belum dikerjakan.
Dalam pembahasan UU tentang Jakarta masih ribut, apakah gubernur akan dipilih atau ditunjuk? Begitu juga peran wapres dalam menangani Jakarta dan sekitarnya?
Publik masih menantikan apakah Anwar Usman akan bisa kembali menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dijatuhi vonis melanggar etika berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Gugatannya ke PTUN Jakarta dalam putusan sela dikabulkan. Jika Anwar Usman, paman Gibran, bisa kembali ke Ketua MK dan PSI masuk Senayan, kian menunjukkan keperkasaan politik Presiden Jokowi.
Pengaruh politik Jokowi telah mengalahkan Megawati Soekarnoputri, politisi paling senior yang mendobrak Orde Baru, mengalahkan politisi senior Golkar semacam Airlangga Hartarto dan politisi senior lainnya.
Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan mengaku menjalankan peran sebagai “jembatan”.
Rapat kabinet pun ikut membahas program makan siang gratis yang dikampanyekan Prabowo-Gibran.
Presiden Jokowi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Demokrat yang selama sembilan tahun pengkritik utama Presiden Jokowi, setelah kursi menteri diberikan menjadi “anak manis” dalam kabinet.
Kepercayaan diri itulah yang membuat Presiden Jokowi berani memberikan bintang kehormatan kepada Jenderal (Hor) Prabowo Subianto.
Prabowo pernah diberbentikan dari dinas militer oleh Dewan Kehormatan Perwira. Namun, putusan DKP itu tak ditindaklanjuti dengan persidangan Mahkamah Militer.
Kini, jenderal-jenderal yang mengadili Prabowo dalam DKP sebagian besar menjadi pendukung Prabowo. Itulah kenyataan politik kontemporer. Politik tanpa prinsip. Politik tanpa nilai.
Tiada lawan dan kawan abadi selain kepentingan para elite. Sementara korban tetaplah korban yang masih harus terus berjuang.
Banyak kritik pada Presiden Jokowi. Namun, the show must go on. Kritik itu terlalu kecil dibandingkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran yang didukung Presiden Jokowi.
Kritik guru besar dan dunia kampus dituding partisan. Pemberian jenderal kehormatan itu melukai korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti Sumarsih yang telah berjuang 17 tahun, memperjuangkan keadilan untuk anaknya, Norma Imawan dan keluarga korban lainnya.
