Makin Terang-terangan Hantam Jokowi, PDIP Kini Singgung Utang yang Sangat Besar hingga Nasibnya Usai Lengser

banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



banner 678x960

banner 400x400

Hajinews.co.id — PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, kemajuan Indonesia pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipicu beban utang yang sangat besar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Bacaan Lainnya


Awalnya, Hasto mengaku elite PDIP khilaf karena mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo pada Pilkada Surakarta 2020 lalu.

Dia menjelaskan, PDIP kala itu mengusung Gibran karena melihat kemajuan Indonesia ketika dipimpin Jokowi. “Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi,” kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata Hasto, kemajuan Indonesia di era Jokowi ternyata dipicu dengan beban utang yang luar biasa.

“Tetapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini (di era Jokowi) ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

“Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius,” ucap Hasto.

Sebagaimana diketahui, Gibran bersama Teguh Prakosa diusung PDIP pada Pilkada Solo tahun 2022 lalu.

Namun, dalam Pilpres 2024 Gibran pecah kongsi dengan PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Sementara, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Pengamat Dorong Elite Parpol Ajukan Hak Angket, Jangan Hanya Manis di Bibir

Di sisi lain, pengamat politik Ray Rangkuti dan Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan calono presiden-wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mendorong partai politik (parpol) untuk berani menggulirkan hak angket di DPR RI guna membongkar dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilpres 2024.

Menurut Ray, parpol yang pernah membuat pernyataan mendukung hak angket akan dihukum rakyat karena tidak menepati janjinya bila tidak digulirkan. Hukuman itu bisa dalam bentuk rakyat tidak mendukung calon yang didukung parpol tersebut di pilkada serentak yang akan berlangsung, pada November 2024.

Pendiri lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar Madani (Lima) itu mengingatkan, hak angket jangan dibentur pada pemakzulan presiden. Sebab, tujuan dari hak angket adalah untuk membongkar dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak sah untuk pemenangan paslon tertentu.

Ia menilai lebih baik hak angket digulir untuk mengetahui benar atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, politisasi bansos, pengerahan aparatur negara dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

“Kalau tidak terbukti, pemenang pemilu makin _legitimate_ dan presiden terbebas dari asumsi menggunakan kekuasaan. Jika terbukti, ini jadi modal untuk mengevaluasi. Jadi jangan khawatir angket ubah hasil pemilu, ini sulit. Hak angket tidak berbahaya, malah mencerdaskan publik,” papar Ray dikutip dari kanal RON!N, Sabtu (29/3/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut ada tiga hal yang membuat parpol belum menggulirkan hak angket.

Pertama, masih ada saling tunggu di antara parpol siapa yang akan memimpin. Kedua, belum tumbuh rasa percaya di antara parpol. Dan ketiga, sikap pragmatis di antara elite parpol.

Ray menekankan, hal penting saat ini bagi parpol adalah membuktikan bahwa hak angket berjalan agar rakyat tidak menilai parpol hanya manis di bibir.

“Buktikan kepada rakyat tidak manis di bibir, kalau nanti tidak didukung di paripurna tidak masalah, tetapi yang penting ini sudah dilaksanakan. Seperti PKS, PKB, Partai Nasdem, karena mereka sudah berulangkali mengatakan mendorong angket, mestinya tidak boleh mundur,” tukasnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, akan terus mendorong hak angket dilaksanakan, karena dinilai lebih leluasa untuk membongkar kecurangan terstruktur sistematis dan massif (TSM) dibanding proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut, aturan-aturan di MK cenderung kaku dan waktu yang terbatas, yakni hanya 14 hari untuk membuat putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden).

Contohnya, jumlah saksi dan ahli dibatasi 19 orang dengan waktu yang terbatas yakni 20 menit untuk setiap saksi. Sementara, jalur angket di DPR bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan termasuk presiden.

Dari beberapa kali pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, katanya, tidak melihat ada keberatan. Oleh karena itu, hak angket semestinya berjalan, namun perjalanannya mulus atau tidak sangat tergantung pada parpol lain karena tidak cukup hanya mengandalkan PDI Perjuangan.

“Seharusnya jalan hak angket, karena saling isi. Tidak semua kecurangan pilpres bisa dibongkar di MK, mungkin bisa dibongkar di hak angket yang forumnya tidak kaku,” kata Todung dikutip dari kanal Abraham Samad “Speak Up,” Sabtu (30/3/2024).

Todung menambahkan, hak angket untuk kepentingan semua pihak dan dorongan untuk terlaksananya angket datang dari berbagai kalangan seperti akademisi (guru besar) Universitas Indonesia (UI), UGM, budayawan, seniman.

“Saya tidak mengerti kalau ini tidak berjalan, UGM sudah bergerak, UI juga sudah berjalan, seniman, budayawan. PDI Perjuangan suaranya besar tapi tidak cukup, perlu parpol lain. PPP, Nasdem, PKB, PKS, saya tidak berani berspekulasi, tapi harusnya mereka bagian dari hak angket,” pungkas Todung.

PDI Perjuangan diprediksi gabung ke Prabowo setelah Jokowi Lengser

Sebelumnya, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tidak yakin PDI Perjuangan bakal menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Partai berlambang moncong putih tersebut diduga sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo pasca Presiden Joko Widodo lengser.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tersebut menilai saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah selesai dan menjadi pemenang Pemilu. Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

“Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo,” kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

“Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket,” sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah. Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini,” ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja. Sebab, keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

“Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali,” ujar Burhanuddin.

Berbeda dengan relasi Megawati dan Prabowo, Burhanuddin menganggap hubungan politik antara PDI-P dan Jokowi saat ini berada dalam titik terendah akibat persaingan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang berada di titik nadir jadi menyulitkan secara komunikasi politik, tapi secara formal PDI Perjuangan masih menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang memberi semacam komplikasi tersendiri,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, dampak perselisihan dengan Jokowi justru merugikan bagi PDI Perjuangan.

Sebab meski perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi pada 2024, tetapi persentasenya justru menurun dibanding pada Pemilu 2019.

“Artinya efek hubungan panas dingin PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi itu secara elektoral sudah dirasakan. PDI Perjuangan mengalami penurunan 3 persen kurang lebih dibanding perolehan 2019,” ucap Burhanuddin.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P memastikan akan mengajukan hak angket buat menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. “Hak angket akan meluncur. Tunggu tanggal mainnya,” kata anggota Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024) lalu.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan, semua kader Fraksi PDI-P pasti siap menggulirkan hak angket jika sudah ada perintah Ketua Umum. Dia juga memastikan anggota fraksi PDI-P bakal menandatangani hak angket seperti lima anggota Fraksi PKB yang disebut sudah melakukan terlebih dulu. Namun, ia meminta semua pihak untuk jangan menebak terlebih dulu apa ujung dari hak angket tersebut.

“Goal-nya hak angket itu adalah menyelidiki adanya pelanggaran terhadap Undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang berdampak luas, berdampak pada masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, KPU RI menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu (20/3/2024) pukul 22.19 WIB.

Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Prabowo-Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh.

Paslon nomor urut 2 ini dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sejauh ini, kubu paslon 1 menyatakan menerima putusan KPU. Namun, mereka tetap akan menempuh jalur hukum lewat pengajuan gugatan ke MK. Sama seperti paslon 1, paslon nomor urut 3 juga mengambil langkah serupa. Gugatan tetap diajukan walaupun selisih suara Ganjar-Mahfud terpaut jauh dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 

Hubungan Mega-Prabowo baik, cuma tak baik dengan Jokowi

Deddy Sitorus juga mengungkapkan, hubungan partainya dengan semua pihak baik, kecuali dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Deddy mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan tentang calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang dikabarkan menjenguk Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey awal Maret lalu.

“Hubungan kita dengan semua baik, yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Ia kemudian menjelaskan alasan hubungan PDIP dan Jokowi tidak baik-baik saja. Menurut dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu memilih mengedepankan kepentingan dirinya dan keluarganya. “Karena dia (Jokowi) memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain, kita enggak ada masalah,” tegasnya.

Namun Deddy enggan menjawab secara gamblang saat ditanya apakah itu berarti PDIP lebih mungkin berhubungan baik dengan Prabowo ketimbang Jokowi ke depannya. Dia hanya kembali mengatakan hubungan PDIP dan Jokowi tidak baik-baik saja. “Yang tidak mungkin, kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu saja kesimpulannya,” ujar Deddy menegaskan.

Pada kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut saat ini ada jurang yang memisahkan antara partainya dan Jokowi. Ia menyampaikan hal itu menanggapi isu Presiden Jokowi dan putranya yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, akan bergabung dengan Partai Golkar.

Menurut dia, isu bergabungnya Jokowi dan Gibran dengan Golkar merupakan bagian dari dinamika politik Pemilu 2024. “Tapi apa yang terjadi di PDIP, saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekadar elektoral, politik itu membangun peradaban,” kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

sumber

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *