Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – PRESIDEN CINA Xi Jinping mengundang Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengunjungi China.
Peristiwa ini bukan hanya sekedar prosedur diplomasi, namun juga merupakan pertanda kemungkinan perubahan lanskap geopolitik Asia Tenggara.
Langkah Tiongkok ini mempunyai konsekuensi luas terhadap posisi Indonesia di kawasan, hubungannya dengan negara-negara besar, dan dinamika perselisihan di Laut Cina Selatan.
Kunjungan Prabowo ke China pada 31 Maret hingga 2 April 2024 menarik perhatian karena beberapa alasan.
Pertama, panggilan tersebut dilakukan saat Presiden Joko Widodo masih menjabat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai waktu panggilan tersebut.
Apakah ini pertanda Tiongkok bersiap menghadapi era pasca-Jokowi di Indonesia? Ataukah hal ini mencerminkan keinginan Tiongkok untuk memulihkan hubungan baik dengan Prabowo, yang sebagai mantan menantu Presiden Soeharto dan bagian dari rezim Orde Baru, memiliki masa lalu yang anti-komunis terhadap Tiongkok dan Uni Soviet?
Kondisi ini semakin menarik mengingat Prabowo pernah dilarang masuk Amerika Serikat, larangan tersebut dicabut pada tahun 2020, dan reputasinya di kancah internasional kembali pulih.
Timbul pertanyaan apakah Indonesia akan lebih dekat dengan Tiongkok setelah pengangkatannya, atau apakah Prabowo akan mampu mempertahankan dan menerapkan doktrin kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Di sisi lain, ketika Prabowo menerima ajakan Xi, ia membuka kemungkinan adanya komunikasi langsung antara dirinya dan China. Hal itu dilakukan tanpa melibatkan Presiden Jokowi sebagai mediator.
Otonomi ini penting bagi Prabowo untuk menegaskan kepemimpinannya dan menentukan jalannya di kancah internasional.
Dukungan dari Jokowi, yang menekankan kontinuitas, merupakan pedang bermata dua. Meskipun menandakan stabilitas, ini juga berisiko yang membuat Prabowo hanya menjadi perpanjangan dari kebijakan Jokowi.
Prabowo harus menemukan keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan untuk menavigasi hubungan luar negeri Indonesia yang rumit.
Geopolitik kunjungan Prabowo melampaui hubungan bilateral dengan China. Ini mencerminkan kalibrasi ulang kebijakan luar negeri Indonesia di tengah pergeseran dinamika kekuatan global.
ASEAN menjadi titik fokus persaingan antara AS dan China, dan sikap Indonesia di bawah Prabowo akan penting dalam membentuk keseimbangan regional.
Diplomasi Prabowo akan diuji ketika ia berusaha mempertahankan otonomi strategis Indonesia sambil meningkatkan posisinya di kawasan dan global.
Sengketa Laut China Selatan akan menjadi area kritis bagi kebijakan luar negeri Prabowo. Sikapnya terhadap isu ini akan sangat penting mengingat posisi strategis Indonesia sebagai anggota utama ASEAN.
Latar belakang militer Prabowo dan retorika kerasnya pada sengketa teritorial sebelumnya menunjukkan adanya potensi pergeseran dalam pendekatan Indonesia.
Sikap yang lebih tegas dapat mengubah dinamika di dalam ASEAN dan berdampak pada arsitektur keamanan regional.
Dimensi ekonomi dari kebijakan luar negeri Prabowo juga penting. Ketika Indonesia berusaha pulih dari dampak pandemi dan mengejar pertumbuhan berkelanjutan, pemerintahan Prabowo harus menarik investasi asing sambil memastikan investasi tersebut selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Tantangannya adalah mengelola hubungan ekonomi dengan China, sebagai investor dan mitra dagang utama, untuk memaksimalkan keuntungan bagi Indonesia tanpa mengorbankan kepentingan strategisnya.
Dalam konteks global yang semakin kompleks, kepresidenan Prabowo menjadi penting bagi sejarah dan posisi Indonesia. Kemampuannya untuk menavigasi geopolitik yang kompleks akan menentukan arah masa depan Indonesia.
