Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – “Saya mau pensiun pulang ke Solo.” Itulah jawaban pendek Presiden Joko Widodo saat menanggapi isu akan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan usai masa jabatannya berakhir Oktober 2024.
Jawaban itu dilontarkan Jokowi pada Kamis, 5 Oktober 2023 usai memimpin upacara peringatan HUT TNI di Lapangan Monas. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan jawaban Jokowi atas usul dari Guntur Soekarnoputra yang berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu meneruskan estafet kepemimpinan PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri.
Beberapa bulan berselang, rumor pengambilalihan kursi Ketua Umum PDI Perjuangan oleh Jokowi kembali memanas. Hal ini dipicu pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam diskusi di Jakarta, Selasa 2 April yang lalu.
“Jadi pertama itu abuse of power. TNI Polri juga banyak saksi yang menyatakan. kemudian kendaraan politik dulu adalah Golkar, sekarang gagasan suatu koalisi besar permanen, rencana pengambil alihan Golkar dan PDIP,” ungkap Hasto saat mengawali pernyataannya.
Dia melanjutkan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerfull dan menteri super powerfull. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP ialah menteri powerfull.
“Jauh sebelum pemilu, 5-6 bulan, ada seorang menteri powerfull, ada yang super powerfull dan powerfull, supaya nggak salah image,” ujarnya.
“Ini (menteri powerfull) ditugaskan bertemu Pak Ryaas Rasyid oleh Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan Pak Jokowi,” sambung Hasto.
Sama halnya ketika muncul usulan dari Guntur Soekarnoputra, Jokowi pun langsung merespons pernyataan Hasto. “Bukan Golkar?” sambil balik bertanya, mengingat selama ini dia justru dirumorkan mengambil alih Partai Golkar.
Mantan Wali Kota Solo ini merasa heran dengan bersliwerannya rumor-rumor yang mengaitkan dirinya dengan kursi ketua umum partai politik. Dia meminta agar pihak-pihak tersebut tidak memunculkan rumor semata.
“Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua, jangan seperti itu, jangan seperti itu,” tukas Jokowi.
Antara Kubu Jokowi dan Megawati
Pengamat politik dari Unair, Airlangga Pribadi menilai bahwa bila tudingan Hasto benar adanya, maka hal itu bisa membuka puzzle yang selama ini menimbulkan tanda tanya soal adanya pembelahan politik di internal PDI Perjuangan antara Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri.
“Karena itu bisa menjadi jawaban, apa yang bisa membuat Jokowi tetap berada di pusaran kekuasaan usai jabatannya berakhir. Tentu menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dapat menjadi salah satu opsi yang menarik,” ujarnya, Sabtu 6 April.
Meski belum tentu terbukti kebenarannya, Angga-sapaan akrab Airlangga Pribadi-melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang rasional dan logis jika terjadi. Tapi, dari sisi kemungkinan, harus diakui rumor tersebut akan sulit terwujud sebagai imbas dari pertarungan politik di Pilpres 2024.
“Dampak dari pilpres kemarin menimbulkan kesan kuat bahwa di internal PDI Perjuangan masih belum bisa menerima sosok Jokowi. Hal ini yang bisa menghambat bila Jokowi memang berniat mengambil kursi ketua umum dari Megawati Soekarnoputri,” terangnya.
Angga menambahkan, opsi lain yang bisa diambil Jokowi bila tetap ingin berada di pusaran kekuasaan adalah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi, posisi Partai Golkar merupakan parpol pemenang kedua di bawah PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif yang lalu.
Dia menduga, tudingan yang dilontarkan Hasto Kristiyanto bertujuan agar publik mengetahui bagaimana pertarungan politik di internal PDI Perjuangan melibatkan Jokowi tidak bisa diterima oleh internal partai pimpinan Megawati tersebut.
“Bukan tidak mungkin ke depannya akan ada lagi yang dibuka terkait konflik atau benturan di internal PDI Perjuangan yang melibatkan Jokowi. Saya pikir ini belum semua dibuka ke publik. Saya menduga masih ada kartu truf yang belum dibuka oleh PDI Perjuangan,” tutur Angga.
Mungkinkah Sekjen PDIP Berdusta?
