Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id – RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang digelar 24-26 Mei 2024, telah ditutup.
Tak ada pernyataan eksplisit perihal sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, rekomendasi yang disampaikan sangat relevan. Air mata Puan Maharani saat membacakan rekomendasi hasil Rakernas turut memberi konteks relevansinya. Tanduk banteng ternyata masih tajam.
Puan Maharani mengatakan bahwa partainya memutuskan hanya menjalin kerja sama dan komunikasi politik dengan mereka yang memiliki komitmen tinggi terhadap agenda reformasi.
PDI-P juga merekomendasikan penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Peningkatan kualitas demokrasi dilakukan melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, dan pelembagaan partai politik.
PDI-P juga merekomendasikan penguatan pers dan masyarakat sipil serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
Rekomendasi tersebut dibuat dan disampaikan setelah PDI-P menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah. Diwarnai penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu (Kompas.com, 27/05/2024).
Tak aneh
Tanduk banteng yang tajam tersebut sebenarnya tak aneh bagi partai asuhan Megawati Soekarnoputri itu.
Dari sudut pemikiran politik, sangat masuk akal PDI-P menyampaikan kritik tajamnya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Saya melihat, nilai-nilai substantif itulah yang dikukuhi PDI-P di bawah asuhan Megawati.
Saat pidato pembukaan Rakernas ke-5, Megawati menyebut kata “anomali”. Kata itu untuk menjelaskan perubahan situasi politik yang tak terduga dan berlangsung relatif cepat, khususnya Pilpres 2024.
Tak terduga dan berlangsung cepat, PDI-P kehilangan kader terbaiknya yang sering dipuji-puji, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak terduga dan berlangsung cepat pula, PDI-P dijauhi partai pendukung pemerintah dan aparat pemerintah.
Maka, kritik tajam yang diformulasikan sebagai rekomendasi Rakernas ke-5 PDI-P sesungguhnya formalisasi nilai-nilai substantif, pemikiran dan suasana kebatinan warga PDI-P, terutama sang ketua umum, sehubungan dengan dinamika politik Pemilu 2024.
Kritik tajam tersebut sudah mulai tampak sejak pidato Megawati pada HUT PDI-P ke-51 awal 2024.
Megawati mengritik tindakan politik yang dianggap tidak patut, seperti mempermainkan hukum untuk meraih kekuasaan. Sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan itu tidak langgeng.
“Maaf beribu maaf, toh Orde Baru akhirnya juga jatuh,” kata Megawati (Kompas.com, 10/01/2024).
Mirip dengan pidatonya pada Rakernas ke-5, saat HUT PDI-P ke-51, Megawati juga menyemangati kader-kadernya bahwa performa PDI-P hingga 51 tahun bukan kerja elitis dari seseorang (presiden atau menteri), melainkan berkat kecintaan rakyat di akar rumput.
Kecintaan rakyat itu dicapai melalui kerja keras para kader. Bukan tiba-tiba PDI-P menjadi pemenang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut, melainkan bercucuran keringat.
Kecintaan rakyat kepada PDI-P, menurut Megawati, dibangun melalui kerja ideologis para kader. Hal ini tak boleh dilalaikan oleh kader-kader PDI-P.
Lalu, Megawati mengemukakan pandangan kritis dan harapannya kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang mengadili sengketa pilpres.
