Daftar Donatur Palestina
Hajinews.co.id — Fraksi PDI Perjuangan meminta agar rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 atau APBN tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto diarahkan ke defisit 0%. Mimpi Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8% bisa kandas apabila permintaan itu dilakukan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Esther Sri Astuti mengatakan berdasarkan teori kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah justru harus dibuat lebih besar dari penerimaan. Menurut dia, jika anggaran negara dibuat tanpa utang, malah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Kalau misalnya belanja pemerintah dikurangi itu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi,” kata Esther dikutip Kamis, (30/5/2024).
Dia menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara terdiri atas komponen konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan juga belanja pemerintah. Apabila belanja pemerintah dikurangi, maka ada potensi pertumbuhan ekonomi akan melemah. “Artinya kalau belanja pemerintah berkurang ada potensi pertumbuhan ekonomi ikut berkurang,” kata dia.
Esther mengatakan akan lebih baik apabila pemerintah memperhatikan rasio utang. Menurut dia, rasio utang ke PDB saat ini sudah mencapai 38%. Dia menyarankan porsi utang sebaiknya diturunkan ke maksimal 20% dari PDB.
Selain memperhatikan rasio utang, Esther mengatakan penggunaan utang juga harus diarahkan pada tujuan produktif. Menurut dia, apabila pemerintah ingin menambah utang, maka harus digunakan untuk tujuan investasi bukan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai.
“Kalau kita gunakan duit itu untuk diinvestasikan, misalnya untuk memproduksi barang tidak apa-apa, jadi saya tidak mengharamkan utang,” kata dia.
Setali tiga uang, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai kecil kemungkinan pemerintah akan mengabulkan permintaan APBN tanpa utang. Dia mengatakan APBN yang dibuat defisit 0%, justru bisa menurunkan harapan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi bisa menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi, saya rasa itu tak mungkin diambil pemerintah baru,” kata dia.
Telisa mengatakan menurunkan tingkat utang bisa menjadi ide yang bagus. Namun, hal itu harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan APBN. “Jadi untuk melakukan penghematan tidak bisa mendadak, butuh usaha bertahap dan penyesuaian,” kata dia.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang digelar pada Selasa, (28/5/2024).
Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP salah satunya meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru,” kata dia.
