Daftar Donatur Palestina
Sedangkan rakyat yang sebenarnya merupakan pemilik kekayaan alam Indonesia malah buntung, alias menderita. Rakyat malah dibebankan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 April 2022, dan kenaikan harga BBM (bersubsidi) pada 3 September 2022.
Alasan kenaikan harga BBM bahkan sangat menyakitkan hati rakyat. Sri Mulyani dan Jokowi membuat pernyataan tidak benar dan menyesatkan, bahwa subsidi BBM (tahun 2022) tembus Rp502 triliun, bahkan masih akan membengkak lagi menjadi Rp698 triliun kalau tidak ada kenaikan harga atau pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220818110445-532-835960/jokowi-desak-sri-mulyani-hitung-ulang-duit-negara-untuk-subsidi-bbm
https://www.viva.co.id/bisnis/1512665-sri-mulyani-sebut-jika-bbm-tak-naik-subsidi-jebol-rp-698-triliun
Ternyata, semua itu bohong. Ternyata, APBN 2022 tidak jebol. Sebaliknya, APBN 2022 mendapat rejeki berlimpah. Pendapatan negara 2022 naik Rp623,36 triliun atau 31,1 persen dibandingkan APBN 2021: dari Rp2.003,06 triliun menjadi Rp2.626,42 triliun.
Sangat menyedihkan mempunyai pemerintah yang begitu jahat terhadap rakyatnya sendiri: negara untung, tapi rakyat dibuat buntung!
Harga komoditas kini mengalami koreksi. Ekonomi Indonesia kembali ke titik nol, dengan fundamental ekonomi rapuh.
Yang mengenaskan, ketika kinerja ekonomi dan fiskal anjlok, rakyat juga yang harus menanggung derita. Dalam waktu dekat, pemerintah diperkirakan akan mengurangi subsidi. Tarif listrik, harga BBM diperkirakan akan segera dinaikkan. Bahkan ada wacana pertalite akan dihapus. Bagaimana dengan harga elpiji? Atau, apakah pupuk subsidi akan langka lagi?
Jangan lupa, uang kuliah (UKT) sudah dinaikkan. Tapi atas perlawanan dari masyarakat kemudian dibatalkan. Pemerintah juga berencana mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Iuran Pariwisata yang dikenakan melalui tiket penerbangan. Atas perlawanan rakyat, sepertinya wacana yang melanggar konstitusi ini akan kandas juga.
Semoga rakyat terus melawan segala bentuk ketidakadilan pemerintah yang terus mencoba mengenakan pungutan wajib yang melanggar konstitusi, termasuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).
Nasib rakyat Indonesia memang sangat mengenaskan di pemerintahan Jokowi. Dalam kondisi apapun, rakyat menjadi objek penanggung derita: harga komoditas naik, rakyat menderita, karena belanja subsidi dikurangi sehingga membuat harga naik. Harga komoditas turun, rakyat juga menderita, karena subsidi juga dikurangi dan harga naik.
Bahkan sekarang ada Tapera yang terindikasi jelas melanggar konstitusi, karena bersifat pemaksaan. Menabung adalah hak masyarakat untuk memilih, apakah menabung atau konsumsi. Pemerintah tidak boleh memaksa dengan alasan apapun.
Yang memprihatinkan, kondisi moneter dan fiskal yang sangat lemah ini di luar kendali pemerintah. Kurs rupiah di luar kendali pemerintah, tapi tergantung dari investor asing. Harga komoditas di luar kendali pemerintah, tapi tergantung dari kebijakan moneter bank sentral global khususnya the Fed.
Kalau tren seperti ini berlanjut, maka krisis ekonomi tinggal tunggu waktu.
— 000 —
