Daftar Donatur Palestina
Oleh: Dr. Mohammad Nasih
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan Monash Institute Semarang, Redaktur Ahli Hajinews.id
Politik, oleh sebagian orang, sering diidentikkan dengan sikap hiprokrit (baca: kemunafikan). Bukan tanpa alasan, karena mereka melihat realitasnya memang demikian. Lebih banyak politisi yang mengingkari janji dibanding yang menepatinya, juga mengkhianati amanah kekuasaan yang telah diberikan.
Janji menjadi sekedar sarana untuk membuai pemilih, agar mau memberikan suara dalam Pemilu. Setelah jabatan didapatkan, seolah tidak mengapa janji itu dilupakan, bahkan melakukan yang sebaliknya. Tidak sedikit pula politisi yang menyembunyikan apa yang sesungguhnya diinginkan, untuk menghindari kesan ambisius oleh pemilih, atau “menyalip di tikungan”.
Karenan itulah, kejujuran dan keterus terangan menjadi barang mahal dalam politik. Dan inilah yang membuat politik yang mestinya merupakan usaha positif untuk menata negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, menjadi berkonotasi negatif karena dianggap sebagai arena tipu-menipu belaka.
Namun, ada hal berbeda dalam rekam jejak politik Prabowo Subianto. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa dia merupakan sosok yang memiliki keinginan kuat dan keinginannya itu disampaikan secara apa adanya, bahkan terbilang lugas, tanpa tedeng aling-aling.
Ia bukan tipe orang yang pandai menutupi atau menyembunyikan keinginan. Tidak hanya itu, dia melakukan upaya-upaya wajar dan seharusnya untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Nampaknya, dia seorang yang sangat percaya kepada teori bahwa partai politik merupakan pilar utama demokrasi dan alat penting melakukan konsolidasi politik.
Bisa dimaklumi karena dia termasuk dalam kategori militer yang tidak hanya berani di medan tempur, tetapi juga tukang baca.
Tulisan ini hendak mengfokuskan ambisi Prabowo untuk menjadi presiden RI. Dan dia, walaupun adalah seorang militer, menempuh jalan-jalan demokratis untuk meraih ambisinya itu.
Berdasarkan banyak versi cerita, nampaknya ambisi untuk memimpin Republik ini sudah sejak lama berada dalam benaknya. Namun, usaha nyatanya untuk meraih posisi itu dimulai dengan mengikuti konvensi Partai Golkar. Kesempatan untuk maju menjadi capres ini dibuka, karena Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, saat itu sedang dilanda isu korupsi. Konvensi menjadi solusi. Prabowo memanfaatkan kesempatan itu.
Namun, dalam konvensi itu, ia harus menerima kenyataan tidak berhasil. Wiranto yang mendapatkan dukungan Partai Golkar untuk maju dalam Pilpres langsung pada 2004, berpasangan dengan Salahuddin Wahid, salah seorang tokoh kuat di NU.
Kekalahan itu tidak membuatnya patah arang. Dia melakukan konsolidasi politik dan mendirikan Partai Gerindra. Pada awal berdiri, partai ini menyedot perhatian publik. Walaupun baru pertama kali mengikuti Pemilu, Partai Gerindra berhasil mendapatkan 26 kursi dalam Pemilu 2009, sehingga menjadi partai papan menengah bawah.
Raihan dukungan yang tidak besar itu, membuat Prabowo realistis dan menerima hanya menjadi calon wakil presiden untuk Megawati. Konon, itu pun dengan perjanjian bahwa dalam Pemilu selanjutnya, Prabowo yang akan maju sebagai calon presiden dengan dukungan PDI-Perjuangan juga.
Kalah dalam Pemilu yang pertama kali Prabowo menjadi kontestan, tidak menyurutkan ambisinya. Keinginannya tetap menyala dengan terus melakukan konsolidasi politik dengan partai politik yang makin mapan.
Segala upaya legal ditempuh untuk memperkuat dukungan politik. Di antaranya dengan mengusung figur-figur yang mendapatkan perhatian publik luas secara positif. Di antara yang dia perjuangankan adalah Walikota Solo, Joko Widodo. Melalu loby politik tingkat elite, Prabowo berhasil meyakinkan Megawati dengan memberikan dukungan partainya, berpasangan dengan Ahok yang dibetot dari Partai Golkar. Inilah yang sesungguhnya tidak sesuai dengan etika politik. Sebab, Prabowo memfasilitasi politikus untuk menjadi kutu loncat. Tentu saja, maksud Prabowo ini harus dibaca sebagai upaya investasi politik untuk menguasai Jakarta. Tujuannya mudah ditebak, agar dalam Pemilu 2014, Prabowo mendapatkan dukungan politik yang kuat.
Langkah-langkah politiknya memang membawa hasil untuk membesarkan Partai Gerindra, sehingga dalam Pemilu 2014 berhasil mendapatkan 73 kursi di DPR RI. Partai Gerindra menjadi partai menengah atas.
Namun, apa lacur, ternyata orang yang diperjuangkan menjadi gubernur DKI, justru maju menjadi calon presiden dengan dukungan utama PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan tidak mengakui bahwa pernah terjadi kesepakatan untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014. Namun, Prabowo berhasil meyakinkan banyak partai politik untuk mendukungnya maju sebagai capres, berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum DPP PAN saat itu.
Persaingan terjadi secara sangat sengit. Setelah melalui proses yang sangat keras, bahkan sampai juga di meja Mahkamah Konstitusi, Prabowo harus kembali menelan pil pahit kekakalahan. Walaupun sempat mendeklarasikan kemenangan dan melakukan sujud syukur, Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan tetap mengakui pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.
Karena kalah dalam Pemilu, Partai Gerindra di bawah komandonya mengambil sikap oposisi. Namun, bukan berarti Fraksi Gerindra tidak pernah mendukung kebijakan yang hendak dibangun pemerintah agar pemerintahan bisa berjalan.
Ketika pemerintah berinisiatif untuk membuat kebijakan amnesti pajak agar uang negara yang dibawa kabur para pengusaha nakal bisa kembali dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Padahal, inisiatif ini sesungguhnya merupakan celah yang sangat strategis untuk menghantam pemerintah. Ini menunjukkan bahwa oposisi yang dilakukan oleh blok politik di bawah kepeminpinan Prabowo adalah oposisi loyal.
Walaupun berada di posisi seberang, tetapi tetap bersedia untuk memberikan dukungan, karena negara membutuhkan. Namun, tidak menutup pula kemungkinan hal lain selain soal loyalitas kepada negara itu.
Sampai tiba menjelang Pemilu 2019, Prabowo tetap kukuh dengan sikapnya. Sebenarnya muncul desakan agar Prabowo memberikan dukungan kepada Gatot Nurmantyo atau Anis Baswedan untuk bisa menumbangkan petahana. Namun, ia menggunakan kekuatan Partai Gerindra untuk tetal maju. Bahkan ketika ijtimak ulama’ merekomendasikan nama Ketua Dewan Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan seorang ustadz yang sedang naik daun karena viral di dunia maya Abdul Somad, Prabowo justru mengambil figur lain, Sandiaga Shalahuddin Uno.
Prabowo mendapat dukungan yang secara kasat mata lebih antusias dan makin militan dibandingkan dengan dukungan pada Pemilu 2014. Bahkan, di tengah lesunya dukungan kepada Jokowi, Prabowo mendapatkan dukungan dari kalangan bawah, sampai dalam bentuk saweran uang untuk biaya politik.
Namun, ambisi Prabowo tetap belum menjadi kenyataan. Kekalahan demi kekalahan terulang. Kejadiannya Pemilu 2019 mirip dengan Pemilu 2014 yang harus berakhir di MK dan tetap kalah. Namun, dalam berbagai kesempatan, mantan Danjend Kopassus itu tetap menunjukkan independensinya.
Dia hanya mengikuti apa yang dianggapnya benar. Dan dia mengatakan itu secara terus terang, kepada siapa pun yang berdialog dengannya. Hingga sampailah kepada “sikap politik anehnya” menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Padahal pilihannya itu telah membuat sebagian pendukung fanatiknya kecewa berat.
Apakah ambisi Prabowo akan berakhir hanya sampai di kursi menteri? Pemilu 2024 yang akan menjawabnya. Namun, keterusterangan Prabowo dalam politik itu layak ditiru oleh para politisi, terutama para politisi muda, untuk mengakhiri gaya politisi Pinokio. Wallahu a’lam bi al-shawab.
