Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id,- Istana Negara buka suara perihal isu liar terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Disebut-sebut ada calon menteri harus menyetor uang sebagai komitmen sebesar Rp 500 miliar.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah dengan tegas kabar itu. Menurut dia, proses pemilihan penyelenggara negara dilakukan secara ketat.
“Proses rekrutmen calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak Presiden (Presiden Joko Widodo). Kemudian kalau pada hari ini ada itu, pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali,” kata Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).
“Bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada, gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, KPK (Komisaris Pemberantasan Korupsi), oleh Kejaksaan, oleh Kepolisian,” jelasnya.
Pramono lantas menjelaskan alur pemilihan menteri. Jokowi, kata dia, menjadi pemegang penuh hak prerogatif pemilihan menteri dengan mempetimbangkan aspek kehati-hatian.
Para menteri yang merepresentasikan sebuah partai politik, pun tidak semuanya disetujui oleh Presiden. Walaupun nama yang diajukan oleh sebuah partai politik itu memiliki kredibilitas yang tinggi.
“Bahkan beberapa nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian, isu yang pasti tidak akan bisa dibunyikan,” kata Pramono.
Pramono pun ragu jika jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini melakukan hal-hal tersebut untuk menjadi seorang ‘pembantu presiden’. Menurutnya, isu tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya gak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz Humprey menjadi sosok yang melempar isu liar tersebut ke telinga publik.
Seperti dilaporkan detik.com, mulanya Humphrey bercerita tentang pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut.
Kemudian, Humphrey menyebut ada seorang calon menteri yang diinginkan Jokowi dan mau di-endorse salah satu parpol. Calon menteri tidak perlu memberikan uang demi jabatan itu, tapi harus ada komitmen selama menjadi menteri berkontribusi Rp 500 miliar.
“Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against (melawan) dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa. Karena diminta uang pun dia tidak punya. Karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” kata Humphrey.
“Tapi memang ada kesulitan, ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri, tapi kondisi yang tadi, selama dia jadi menteri dia harus membuat mencetak yang Rp 500 miliar,” lanjutnya. (Fur/cnbc).
