Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id,- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menag (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Peraturan itu mewajibkan Majelis Taklim harus terdaftar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace menilaiHasan Sadzily menilai pemerintah terlalu berlebihan sampai mengatur keberadaan majelis taklim.
“Terbitnya Permenag Nomor 29 tentang Majelis Taklim, dalam pandangan saya terlalu berlebihan, mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara. Majelis taklim itu bukan institusi pendidikan formal, informal dan nonformal yang memerlukan pengaturan negara,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/11/2019)
Ace menegaskan bahwa pemerintah tak semestinya mengatur secara detail keberadaan majelis taklim. Sebab, menurut dia, majelis taklim adalah forum silaturahmi umat Islam.
Dalam Pasal 6 ayat 1 Permenag Nomor 29 Tahun 2019 itu diatur bahwasanya setiap majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kemenag. Ace menilai majelis taklim tak memerlukan pengakuan negara.
“Tidak ada konsekuensinya jika majelis taklim tidak mendaftarkan ke Kemenag. Majelis Taklim tidak memerlukan pengakuan (rekognisi) negara seperti halnya, misalnya, pesantren yang memang memiliki peran pendidikan yang mengeluarkan ijazah dan kontribusi negara untuk peningkatan kualitasnya,” jelasnya. (Fur/detik).
