Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang juga menjabat Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo segera memulangkan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
Menurut Slamet saat ditemui usai Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Senin (2/12), pilpres telah selesai, tapi barisan Jokowi terlihat tidak mau menyelesaikan perbedaan. Hal itu terlihat dari pernyataan Billy Mambrasar sebagai stafsus presiden.
Slamet menyinggung kepulangan Rizieq sebagai contoh bahwa pemerintahan Jokowi tidak punya niat baik memperbaiki keadaan. Padahal, kata Slamet, pilkada hingga pilpres sudah selesai.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, ya pulangkan dong Habib Rizieq, selesai semua, kita akan duduk bersama, kita akan komunikasi. Tapi selagi Habib Rizieq belum dipulangkan, mohon maaf kami tidak akan komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo, Billy Mambrasar memicu perdebatan publik lewat akun Twitter @kitongbisa. Billy mengunggah foto seusai berdiskusi dengan kaum muda untuk membahas dunia bisnis. Unggahan itu dibubuhi cuitan bernada provokatif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai pemulangan Habib Rizieq Shihab seharusnya tak bermasalah lagi karena agenda Pemilihan Presiden sudah selesai.
“Mungkin itu ketika itu karena Pilpres, karena ada agenda politik. Tapi kalau sekarang mestinya (memulangkan Rizieq) tidak ada gangguan lagi,” ujar Fadli kepada wartawan selepas acara Reuni 212 di Monas, Senin 2 Desember 2019.
Fadli mengaku cukup mengikuti kasus pencekalan yang menyangkut Rizieq. Ia menyebut sulitnya Rizieq pulang ke Indonesia adalah kegagalan pemerintah dalam melakukan diplomasi.
Padahal, ujar Fadli, proses memulangkan Rizieq tidak butuh waktu lama. Menurut dia, kalau pemerintah mau seharusnya sehari diproses pun dapat selesai. “Tapi pemerintahnya kelihatan enggan,” ucapnya.
Fadli menilai pencekalan Rizieq di Arab Saudi sebagai bentuk pengasingan politik yang tak sepatutnya dilakukan. “Karena pemerintah perlu membela warga negaranya, tak terbatas Rizieq saja, tapi juga Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi,” ujarnya. (rah/cnn)
