Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id – Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Reuni Akbar 212 menjadi sorotan, termasuk pakaian dinas yang dikenakannya. Namun Kementerian Dalam Negeri tidak mempermasalahkan .
Bagi Kemendagri tak ada aturan khusus yang melarang seorang kepala daerah mengenakan pakaian dinas saat hadir di acara keagamaan. “Kan hari kerja. Dia diundang kapasitasnya sebagai apa? Gubernur kan? Ya boleh dong. Masa iya dia pakai gamis? Dia pakai pakaian dinas dong karena kapasitasnya sebagai gubernur,” kata Akmal saat dihubungi wartawan, Senin (2/12).
Aturan soal seragam PNS dan kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Akmal menyebut PNS atau kepala daerah wajib mengenakan pakaian dinas saat jam kerja. Jika menghadiri undangan, meski di luar jam kerja, kata dia, mereka juga wajib mengenakan pakaian dinas.
Selain soal pakaian dinas, Akmal juga tak mempermasalahkan kehadiran Anies dalam Reuni Akbar 212. Menurutnya, Anies hanya menghadiri undangan masyarakat sebagai pimpinan daerah.
“Dia kan gubernur, gubernur seluruh masyarakat (DKI Jakarta). Dia kan diundang sebagai gubernur, kita enggak pernah mengikat kegiatan A atau kegiatan B. Lagian dia (Anies) kan hadir di daerahnya sendiri,” tutur Akmal.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam acara Reuni 212 di kawasan Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12) pagi. Anies mengenakan pakaian dinas saat tiba sekitar pukul 06.00 WIB di lokasi aksi unjuk rasa.
Dalam kesempatan itu, Anies berpidato soal keadilan dan persatuan sebelum meninggalkan lokasi di tengah-tengah acara.
“Tidak ada persatuan tanpa keadilan. Tanpa keadilan tak mungkin ada persatuan, karena itu keadilan penting. Tanggung jawab kita sekarang ini adalah menghadirkan keadilan,” kata Anies di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12). (rah/cnn)
