Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor aneka industri dan pertanian saat ini dalam kondisi memprihatinkan menyusul kinerja keuangan kedua sektor BUMN itu yang terancam bangkrut.
Ancaman bangkrut tersebut diperingatkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan indikasi kinerja keuangan yang buruk. Hal tersebut terlihat dari indeks Altman Z-Score di mana BUMN aneka industri berada di level 0. Lebih rendah, BUMN pertanian memperoleh z-score sebesar negatif 0,4.
“Untuk sektor lainnya masih terbilang aman. Rata-rata ada di zona kuning dan hijau,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (2/12/2019).
Data Kemekeu per 31 Desember 2018 menyebutkan, sembilan BUMN aneka industri terancam gulung tikar dengan perolehan Altman Z-Score antara lain PT Dirgantara Indonesia (Persero) berada di level negatif 0,84 dan PT Pindad (Persero) yakni 1,02.
Lalu PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar 0,92 dan PT Barata Indonesia (Persero) yaitu 0,83.
Selanjutnya, PT Krakatau Steel (Persero) senilai 0,47 diikuti PT Dok dan Kodja Bahari (Persero) di level negatif 1,72 kemudian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) negatif 1,23.
Dilanjutkan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sebesar 0,89 dan PT PAL Indonesia (Persero) negatif 0,1.
Di sisi lain, BUMN pertanian yang berada di zona financial distress meliputi PT Sang Hyang Seri (Persero) menjadi perusahaan paling terancam bangkrut di mana berada di level negatif 14,02. Kemudian PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar 0,35 dan PT Pertani (Persero) di level 0,82.
Namun demikian, masih ada dua BUMN pertanian yang menunjukkan kesehatan finansial yakni PT Perikanan Nusantara (Persero) yang memperoleh score 4,14 dan Perum Perikanan Indonesia sebesar 6,56.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan salah satu penyebab banyaknya BUMN Aneka Industri dan Pertanian berada di zona merah lantaran kurangnya aset lancar pada perusahaan tersebut.
Selain itu, laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang dikumpulkan perusahaan tidak cukup untuk menghadapi tekanan perekonomian.
Oleh karena itu, pemerintah akan menggelontorkan tambahan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan yang mengalami financial distress. Sehingga, diharapkan bisa menjadi stimulus kinerja keuangan BUMN terkait.
Adapun dana PMN bisa dihimpun dengan menerbitkan surat utang. Isa meyakini, cara ini tidak akan menimbulkan masalah. Catatannya, selama besaran utang terkendali dan perusahaan dapat membayar dengan tepat waktu. (rah/kontan)
