Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Berbagai kebobrokan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di bawah kepemimpinan Ari Askhara terbongkar satu per satu menyusul terkuaknya kasus penyelundupan yang dilakukan Ari. Salah satunya diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Arya mengakui bahwa ia menerima banyak laporan terkait Garuda Indonesia. Salah satu laporan yang diterimanya adalah para karyawan dituntut bekerja di luar batas kewajaran.
“Karena kami dapat laporan banyak bahwa ini banyak misalnya karyawan bekerja di luar dari kemampuannya dalam arti manusiawinya, dan sebagainya. Dapat laporan tapi saya belum tahu apakah sesuai aturannya atau nggak,” ungkap Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Dicontoh Arya, salah satunya adalah pramugari yang harus bekerja pulang pergi untuk penerbangan Sydney, Australia-Jakarta tanpa menginap. Padahal, itu merupakan pekerjaan berat. “Misalnya luar negeri Sydney mereka pulang pergi, pramugari, kalau pilotnya nggak. Mereka nggak nginap,” ungkap Arya.
Ari sendiri memimpin maskapai pelat merah ini pada 12 September 2018 menggantikan Direktur Utama sebelumnya Pahala N Mansury. Baru setahun lebih sedikit, Garuda di bawah kepemimpinan Ari dihadapkan pada sejumlah skandal, di antaranya yaitu:
Poles Laporan Keuangan
Garuda Indonesia mulanya mencatatkan kinerja keuangan yang membanggakan di tahun 2018, lantaran laporan keuangannya mencetak laba. Namun, laporan keuangan ini berubah jadi ‘buntung’ karena terbukti direkayasa alias dipoles.
Polemik laporan keuangan ini bermula pada 24 April 2019 atau saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana salah satunya ialah mengesahkan laporan keuangan 2018.
Saat itu, dua komisaris menyatakan disenting opinion dan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut.
Diketahui, dalam laporan keuangan 2018 Garuda mencatat laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laba tersebut ditopang salah satunya oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Terknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun.
Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Alhasil, perusahaan sebelumnya merugi kemudian mencetak laba.
Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Merekalah dua komisaris yang enggan menerima laporan keuangan 2018.
Kawin-Cerai Garuda dengan Sriwijaya
Hubungan dua maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air seperti halnya ABG, penuh drama putus-nyambung. Hubungan dua maskapai mulanya mesra, hal itu ditandai dengan kerja sama operasi (KSO) pada 9 November 2018. Pada KSO itu, Garuda melalui anak usahanya Citilink mengambil alih operasional Sriwijaya dan NAM Air.
Komisaris Utama Garuda Indonesia Agus Santoso saat itu menjelaskan, salah satu alasan Garuda Indonesia mengambil alih operasional Sriwijaya karena Sriwijaya punya masalah keuangan.
Namun hubungan keduanya mulai retak ketika hampir setahun berjalan. Sriwijaya Air melakukan ‘bersih-bersih’ orang Garuda dalam jajaran direksinya. Pada 9 September 2019, Dewan Komisaris Sriwijaya memutuskan untuk memberhentikan 3 direksi termasuk Direktur Utama perusahaan. Ketiga orang tersebut adalah direksi yang diambil dari pejabat di Garuda Indonesia.
Kemudian hubungan kedua maskapai ini semakin memanas ketika GMF AeroAsia yang merupakan anak usaha Garuda Indonesia memutuskan hubungan kerja samanya dengan Sriwijaya Air. GMF AeroAsia sudah memutuskan pelayanannya terhadap Sriwijaya Air sejak 25 September 2019, lantaran maskapai Sriwijaya telah menunggak pembayaran hingga Rp 800 miliar.
Garuda Angkut Harley dan Brompton Ilegal
Terbaru, Garuda ramai dibicarakan karena masuknya komponen Harley Davidson bekas dan dua sepeda baru Brompton ilegal. Barang mewah itu masuk melalui pesawat Airbus A330-900 milik Garuda yang baru saja tiba di Tanah Air. Barang-barang yang diduga masuk secara ilegal tersebut masih dalam penelitian oleh Ditjen Bea dan Cukai.
Beberapa hari kemudian atau tepatnya kemarin (5/12/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait Harley dan sepeda Brompton. Dalam paparannya, Erick menjelaskan berdasarkan laporan dari komite audit, Harley tersebut merupakan milik Ari Askhara.
Erick mengaku sedih dengan hal ini. Erick pun mengambil keputusan yakni mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia. “Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Direktur Utama Garuda dan tentu proses dari pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya,” ujar Erick.
Praktik Kartel
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan Erick mencopot I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Bahkan, ia juga membeberkan kasus-kasus dalam maskapai pelat merah tersebut di bawah kepemimpinan Ari. Salah satunya kasus melonjaknya tiket pesawat karena tak adanya persaingan dari maskapai lain.
“Kita ini yang komplain paling berat. Dia ini kan ‘penyebab’, dia menciptakan praktik kartel. Dia mendikte pasar,” kata Hariyadi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Kebijakan Aneh
Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyambut baik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia. Sebab mereka merasa banyak kebijakan aneh yang diterapkan Ari selama ini.
Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttagin mengatakan selama ini kinerja Ari Askhara di Garuda Indonesia selalu menuai kontroversi sehingga merugikan banyak pihak baik perusahaan, anak perusahaan, karyawan, hingga masyarakat sebagai penumpang.
“Mulai dari pemalsuan laporan keuangan tahun 2018 yang rugi menjadi untung, suguhan live music akustik di pesawat, pengalihan rute penerbangan London dan Amsterdam via Denpasar, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang hingga penyelundupan Harley Davidson,” tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta (6/12/2019).
Zaenal mencontohkan kebijakan Ari Askhara yang merugikan para awak kabin salah satunya adalah menghentikan iuran anggota. “Beliau juga kerap mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), meng-grounded alias melarang terbang para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa dasar jelas beberapa awak kabin, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya,” ucapnya.
“Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat Dirut Garuda Indonesia yang benar-benar merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami sangat bersyukur Pak Erick memecatnya,” tambahnya.
Erick Thohir sendiri juga menyatakan membuka peluang untuk merombak direksi Garuda Indonesia.
“Kalau soal perombakan bisa saja, karena kita sedang evaluasi Garuda dengan total,” tegas Erick. (rah/detik)
