Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membantah keras isu yang digulirkan media asing, Wall Street Journal (WSJ) soal dana pembungkaman sejumlah ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penindasan muslim Uighur di Xinjiang, China. Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak bisa dibeli.
Mu’ti memastikan, Muhammadiyah selalu independen dalam setiap pernyataan dan kegiatannya. “Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah dibiayai, maka dia sudah kehilangan hati nuraninya. Jadi tidak ada ceritanya Muhammadiyah itu bisa dibeli,” tegas Mu’ti dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertajuk “Regulasi Majlis Taklim; Perlukah?” di Kantor PP Muhammdiyah, Jakarta, Jumat (13/12/2019) malam.
Dia menekankan bahwa kabar atau isu dari media asing soal Uighur itu adalah sama sekali tak berdasar dan sesat. “Berita dari Wall Street Journal itu judulnya provokatif. Judulnya menyebutkan karena diplomasi China, dibiayai China, maka NU dan Muhammadiyah itu lidahnya kelu, tidak mengkritik penindasan muslim Uighur,” ujar Mu’ti.
“Jadi WSJ telah menerbitkan berita yang ecek-ecek, berita yang murahan dan tidak memiliki dasar. Berita itu salah, keliru, dan sesat serta menyesatkan,” lanjut Mu’ti.
Mu’ti kembali menegaskan, sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM) jelas akan bereaksi keras jika menyangkut kemanusiaan. “Sekali lagi, Muhammadiyah tidak mendapatkan bantuan, tidak pula dibeli, dan tidak pula dibayar hanya karena kepentingan politik tertentu,” ujar Mu’ti.
Muti memastikan lagi bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam tidak akan pernah tinggal diam jika ada tragedi dan isu kemanusiaan di manapun.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, media Indonesia, hingga akademisi disebut-sebut sedang dibujuk China agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
Berdasarkan laporan the Wall Street Journal (WSJ) yang ditulis Rabu (11/12/2019), memaparkan China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam tersebut setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.
Isu Uighur ketika itu mencuat setelah sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang. Bahkan Beijing disebut membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.
WSJ memaparkan, hal itu terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.
Para pemimpin Muhammadiyah, dalam laporan WSJ, sempat mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 lalu yang menyuarakan dugaan kekerasan terhadap komunitas Uighur. Muhammadiyah bahkan menuntut penjelasan China dan memanggil duta besarnya di Jakarta.
Sejumlah kelompok Islam bahkan berunjuk rasa di depan Kedubes China di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap dugaan penahanan itu. Tak lama dari itu, China berupaya meyakinkan ormas-ormas Islam bahwa tak ada kamp konsentrasi dan penahanan.
Beijing berdalih kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan dan menjauhkan etnis Uighur dari paham ekstremisme. China lalu mengundang puluhan pemuka agama Islam, wartawan, hingga akademisi Indonesia untuk mengunjungi kamp-kamp tersebut di Xinjiang.
Sejumlah pejabat China juga memberikan presentasi terkait serangan terorisme yang dilakukan oknum etnis Uighur.
Sejak rangkaian tur Xinjiang itu berlangsung, pandangan para pemuka agama Islam tersebut berubah. Seorang tokoh senior Muhammadiyah yang ikut kunjungan ke Xinjiang mengatakan bahwa kamp-kamp yang ia kunjungi sangat bagus dan nyaman, serta jauh dari kesan penjara.
WSJ menyebut, hal itu diutarakan dalam catatan perjalanannya yang dirilis di majalah Muhammadiyah. (rah)
