Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menilai sengketa dengan negara sahabat Republik Rakyat China (RRC) terkait klaim di perairan Pulau Natuna tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Perlu cara yang tepat, dan menggunakan semua sumber diplomasi yang pemerintah Indonesia miliki.
Dalam hal diplomasi, menurut Jansen, Indonesia punya dua sumber daya diplomasi yang hebat. Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Beliau (SBY) sahabat Presiden Xi Jinping, Hu Jintao dan Wen Jiabao. Sejak dulu akrab. Jika dibutuhkan bisa juga negara mengutus beliau,” kata Jansen di Jakarta, Ahad (5/1/2020).
Jansen mengatakan, hubungan baik mantan presiden adalah modal bangsa. Misalnya, Presiden Soekarno akrab dengan pemimpin Korea Utara Kim Il Sung. Ini membuat bagaimanapun juga hubungan Indonesia dan Korea Utara tetap hangat.
Menurut Jansen, soal kedaulatan negara dirinya mengikuti mahzab persatuan. “Mahzab saya, soal kedaulatan kita padu bersatu! Pak Jokowi selaku “Commander in Chief” dan “Diplomat in Chief” pimpin kami rakyat Indonesia ini. Putuskan yang terbaik,” tegas dia.
Jansen mengakui dirinya masih hijau soal politik luar negeri ini. Tidak seperti untuk urusan politik lokal dan hukum. “Tapi itulah masukan saya. Bagi saya mantan Presiden itu adalah aset bangsanya. Pertemanan Pak SBY dengan Xi Jinping, Putin, Erdogan dan lain-lain adalah juga milik bangsa ini. Jika dibutuhkan kapan pun bisa dipakai,” tutur Jansen.
Pemerintah Indonesia mengambil ancang-ancang untuk menambah kekuatan di perairan Natuna demi menjaga teritori dari kapal-kapal nelayan China. Pintu negosiasi tertutup rapat karena Indonesia punya pijakan yang kuat.
Hingga saat ini, nelayan-nelayan China belum angkat kaki dan masih berkeliaran di Laut Natuna yaitu sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Mereka juga dikawal. “Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2020).
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China terkait persoalan perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Oleh sebab itu, tidak perlu ada negosiasi bilateral antara Indonesia dan China.
Jika pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah China, kata Mahfud, secara tidak langsung akan mengakui bahwa ada sengketa antara Indonesia dan China terkait dengan perairan Natuna. Padahal, lanjut Mahfud, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan dengan pemerintah China.
“Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa. Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh,” tegas Mahfud, Ahad (5/1/2020). (rah/berbagai sumber)
