Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan DPR RI lebih meningkatkan pengawasan lebih ketat lagi terhadap kasus-kasus yang menelan kerugian negara maupun rakyat yang sangat besar seperti perkara Jiwasraya.
Politisi senior Partai Golkar itu tak mau memperdebatkan apakah nantinya dibentuk panja atau pansus. Bagi Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, yang penting kasus tersebut diusut hingga tuntas sampai ke pengadilan.
“Bentuk apapun yang dilakukan nanti apakah panja pansus kami serahkan sepenuhnya kepada DPR. Yang penting adalah hasilnya, semua kejahatan ada di sana terungkap dan tidak boleh terulang kembali,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Bamsoet menegaskan, dana masyarakat harus bisa diselamatkan dan uang negara terselamatkan.
Lebih lanjut Bamsoet juga meminta baik DPR maupun Kejaksaan membongkar siapa saja oknum yang melakukan korupsi hingga berakibat gagalnya pembayaran polis nasabah JS Saving Plan sebesar Rp.13,7triliun di PT Asuransi Jiwasraya. “Oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu diseret ke meja hijau,” dia menegaskan.
Sebanyak tujuh fraksi di Komisi VI DPR RI menyepakati dan mendukung pembentukan pansus Jiwasrayagate untuk ikut melakukan investigasi kasus skandal megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, rencana pembentukan panitia khusus (pansus) yang diusulkan DPR tidak akan menyelesaikan permasalahan dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Seperti diketahui, tujuan pansus dibentuk untuk menangani masalah perusahaan asuransi Jiwasraya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan, dana nasabah yang sudah diinvestasikan tetap harus dikembalikan. “Dengan pansus apapun, yang penting jangan sampai justru mengaburkan masalah pengembalian dana nasabah. Buat apa dibentuk pansus kalau kemudian dana nasabah itu hilang,”kata Tulus di Jakarta, Selasa, (14/1/2020).
Tulus menekankan, pengembalian dana nasabah menjadi hal terpenting, sebab uang mereka telah ditanam sesuai prosedur yang ada. Maka bila apabila dibentuk pansus, fokus utamanya harus pada pengembalian dana nasabah, bukan yang lain.
“Pansus tujuannya apa kalau hanya berbicara gagahan di dalam politik nanti endingnya soal politik saja. Kalau pansusnya kemudian bisa memaksa pengembalian dana nasabah itu baru keren,” tegas dia.
Pada rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-II DPR RI tahun 2019-2020, Senin (13/1/2020), dihujani interupsi soal wacana pembentukan pansus PT Asuransi Jiwasraya. Sebanyak 3 anggota DPR menyuarakan perihal wacana pembentukan Pansus PT Asuransi Jiwasraya dan sejumlah pansus lainnya.
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, meminta pimpinan DPR segera menggelar rapat dengan semua pimpinan fraksi untuk membicarakan perihal realisasi pembentukan Pansus Jiwasraya. Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu berharap DPR bisa membongkar sengkarut keuangan Jiwasraya.
“Harapan saya, pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal Century,” kata Andre dalam rapat paripurna, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (rah berbagai sumber)
