Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit investigasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang akan dilakukan selama dua bulan. Hal tersebut dilakukan menyusul ditemukannya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp 16,7 triliun.
Berdasarkan catatan BPK, perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana. Nilai kerugian dari investasi reksadana sekitar Rp 6,7 triliun, sedangkan saham Rp 9,7 triliun. Potensi kerugian diprediksi bertambah berdasarkan perkembangan audit.
“Dengan adanya potensi kerugian itu BPK saat ini melakukan audit investigasi selama dua bulan untuk menghitung berapa jumlah kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dana di Asabri,” kata Anggota II BPK Pius Lustrilanang seperti dikutip dari Kontan, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, lanjut Pius, bertujuan untuk menemukan kecurangan yang nantinya dari hasil audit BPK tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Sayangnya Pius tidak mengonfirmasi kabar ihwal BPK telah memeriksa Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja beberapa waktu lalu. Pihaknya hanya menegaskan, BPK bakal mencari data dan informasi kepada semua pihak serta instansi yang terkait dengan Asabri.
BPK sebelumnya telah mengaudit Asabri pada 2016. Dari audit tersebut ditemukan, Asabri tidak melakukan pengelolaan investasi secara efektif dan efisien pada penempatan instrumen saham dan reksa dana sehingga meminta perusahaan memperhatikan atau mengganti ke instrumen investasi yang lebih baik dan likuid.
Adapunpihak Polri saat ini masih menunggu hasil audit BPK untuk menentukan lembaga mana yang akan melakukan penyelidikan kasus Asabri. Meski demikian, Polri siap jika sewaktu-waktu ditunjuk untuk mengungkap kasus ini.
“Kami (kepolisian) siap. Tapi tetap harus menunggu hasil BPK, apakah akan diberikan kepada ke kepolisian, kejaksaan atau KPK,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.
Sementara itu sebelumnya Dirut Asabri, Sonny Widjaja, menyangkal adanya praktik korupsi di tubuh Asabri meskipun ada potensi kerugian. Sonny juga menegaskan bahwa sampai dengan saat ini dana prajurit TNI maupun anggota Polri masih dikelola baik dan tidak hilang.
“Saya tegas dan menjamin bahwa uang peserta Asabri dikelola secara aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi,” kata Sonny dalam jumpa pers singkat di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Bahkan Sonny menegaskan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita soal Asabri tidak berdasarkan data fakta yang sudah terverifikasi.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjamin kepada nasabah, keamanan uang di PT Asabri. Dugaan korupsi di tubuh perseroan tersebut, diakui, kebenarannya. Oleh sebab itu, pemerintah bertindak cepat untuk membenahinya.
Sebagai mantan Perwira Koppasus, Luhut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus Asabri yang rata-rata uang dikelola perusahaan itu adalah milik para anggota TNI. “Kalau uang prajurit aman, enggak ada masalah. Tapi, kita sangat sedih melihat ini. Kemarin saya tanya saya Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo), memang kelihatan ada permainan di situ. Dan itu mesti dibenahi dengan cepat. Dan saya lihat, mereka sudah punya konsep tindak langsung (untuk membenahi),” kata Luhut di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Dari kasus dugaan korupsi, Luhut mengusulkan untuk menempatkan para tenaga ahli untuk mengelola keuangan di Asabri. Tenaga ahli ini bisa berasal dari TNI maupun non TNI. (rah/berbagai sumber)
