Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada konferensi pers tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kasus Harun Masiku menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kehadiran Yasonna di acara tersebut meskipun yang bersangkutan pengurus DPP PDIP, namun Yasonna dianggap tak bisa dilepaskan statusnya sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan kehadiran Yasonna dalam konferensi pers PDIP layak untuk dikritisi bersama. “Sebab, bagaimana pun dia juga berstatus sebagai Menteri Hukum dan HAM,” kata Kurnia, Sabtu (18/1/2020).
Adapun Jokowi sendiri sudah memberi tanggapan singkat terkait masalah itu. Ia enggan berkomentar panjang dan meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Yasonna. Tapi menurut Jokowi, Yasonna juga merupakan pengurus partai.
“Tanyakan ke Pak Yasonna karena Pak Yasonna juga pengurus partai,” kata Jokowi saat berdialog bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
PDIP pada konferensi pers yang digelar Rabu (15/1/2020), merasa operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan merugikan partai. PDIP merasa dijebak dan diseret ke kasus suap yang melibatkan Wahyu Setiawan.
Dalam perkara ini, Wahyu diduga menerima uang dari caleg PDIP Harun Masiku. Tujuannya, agar Harun bisa menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu (PAW). Tim KPK juga sempat mendatangi gedung DPP PDIP untuk menyegel salah satu ruangan di sana.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum DPP PDIP yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas. PDIP membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh KPK.
“DPP PDIP melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum,” ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Tim hukum tersebut beranggotakan 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera. Di dalamnya juga ada Menkumham Yasonna Laoly. Tim hukum pun langsung menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku.
Anggota Tim Hukum PDI-P I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDIP. (rah/berbagai sumber)
