Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Pemerintah dituntut untuk memiliki solusi berkelanjutan dalam menangani kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebabnya, dana yang mesti digelontorkan perseroan ke nasabah Jiwasraya terus naik seiring berjalannya waktu.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan, kerugian yang dialami negara dari kasus dugaan korupsi Jiwasraya jumlahnya bertambah. “Kemarin di rapat Panja saya tanya, berapa jebolnya? Sekarang sudah Rp 16 triliun,” ungkap Herman di Jakarta, Ahad (2/2/2020).
Herman menyebutkan angka tersebut naik Rp 2 triliun dari laporan per November 2019 yang sekitar Rp 14 triliun. Dia menjelaskan duit Rp 16 triliun itu adalah kewajiban pembayaran dari Jiwasraya kepada nasabah yang sudah jatuh tempo, berdasarkan rapat Panitia Kerja Komisi VI beberapa waktu lalu.
“Jadi ada kenaikan, itu pasti, setiap saat pasti ada kenaikan, tapi lalu bagaimana perusahaan itu beroperasi dengan risk based capital 120 persen minimal, itu butuh Rp 32,89 triliun yang bisa jadi hari ini juga naik lagi,” papar Herman.
Oleh karena itu, tegas dia, ke depannya, solusi yang dihasilkan mesti berkelanjutan dalam memenuhi hak nasabah dan juga memenuhi rasa keadilan. “Jangan yang satu dibayar yang lain tidak. Atau baru terbayar satu dua tahun lalu terhenti,” tutur Herman.
Dengan demikian, Herman meminta semua pihak merumuskan dulu sebaik mungkin, sehingga bisa menjamin pembayaran tanggungan Jiwasraya secara tuntas.
Saat ini pemerintah dan DPR tengah memikirkan sejumlah opsi dalam pembayaran uang nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya, Andre Rosiade, mendorong agar pembayaran uang nasabah Jiwasraya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita mendorong Pak Menteri (BUMN) agar opsi yang diambil adalah opsi yang tidak melibatkan APBN. Ini konsep-konsep yang kita terus diskusikan,” kata anggota Komisi VI DPR itu pada Sabtu (1/2/2020).
Andre mengatakan, panja juga menawarkan sejumlah opsi alternatif. Namun, ia enggan membocorkan opsi alternatif tersebut. “Saya terus terang enggak bisa bongkar konsepnya karena panja tertutup ya. Jadi, sidangnya enggak bisa dibongkar,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya terperosok hingga mencatatkan risk based capital atau RBC negatif 805 persen karena satu produk, yakni Saving Plan. Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko buka suara bagaimana hal tersebut dapat terjadi.
Hexana menjelaskan bahwa setelah dirinya dan jajaran direksi baru menempati kursi manajemen, perseroan bersama salah satu konsultan melakukan kajian terkait akar permasalahan dari merosotnya kondisi keuangan BUMN ini.
Saat ini Jiwasraya mencatatkan RBC jauh di bawah ketentuan minimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120 persen. Per September 2019, ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun dan mengalami kerugian Rp 13,74 triliun.
Menurut Hexana, kajian yang dilakukannya berbuah tiga poin akar permasalahan. Pertama, perseroan meluncurkan produk yang membutuhkan likuiditas tinggi, tetapi menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi
Imbal hasil yang tinggi tersebut menarik minat sejumlah nasabah dan menjadi sumber cuan bagi Jiwasraya. Hal tersebut terlihat dari terus bertambahnya nilai premi produk JS Plan, hingga puncaknya pada 2017 pendapatan premi Saving Plan mencapai 75,3 persen dari total premi Jiwasraya. (rah/berbagai sumber)
