Daftar Donatur Palestina
KUALA LUMPUR, hajinews.id – Musyawarah pengurus Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang berlangsung di Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Senin malam (24/2/2020), memutuskan untuk menolak peletakan jabatan Dr Mahathir Mohamad sebagai ketua partai politik Malaysia itu.
“Musyawarah khusus yang berlangsung selama tiga jam tersebut turut mengusulkan beberapa persoalan berkaitan kedudukan Mahathir,” ujar anggota Majelis Pimpinan Tertinggi (MPT) Partai Bersatu, Mohd Rafiq Naizamohideen.
Ia mengatakan pucuk pimpinan partai akan menyampaikan usulan kepada Mahathir untuk kembali memimpin pemerintahan.
“Permintaan tersebut akan disampaikan Selasa 08.00 pagi. Kami ingin Mahathir dilantik menjadi perdana menteri kedelapan,” katanya.
Musyawarah yang dihadiri puluhan anggota Partai Bersatu tersebut berlangsung mulai 20.30 malam tanpa melibatkan Mahathir.
Pertemuan khusus tersebut dihadiri sebagian MPT dan anggota serta dipimpin Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin.
Tentang status Mahathir, Rafiq mengatakan anggota parlimen Langkawi tersebut masih anggota sah partai meskipun nekad meletakkan jawatan sebagai ketua.
Beberapa saaat sebelumnya, Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, meminta Mahathir Mohammad sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru dibentuk.
Mahathir secara tak terduga mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Senin siang (24/2/2020), meninggalkan negara Asia Tenggara itu dalam kekacauan politik.
Pengunduran diri membuat koalisi Mahathir Mohammad (94) dengan Anwar Ibrahim (72) retak.
Padahal koalisi tersebut mencetak kemenangan mengejutkan pada pemilihan umum pada 2018.
“Raja Malaysia menerima surat pengunduran diri Mahathir Mohammad setelah bertemu dengannya,” ujar Kepala Sekretaris Mohd Zuki Ali dalam sebuah pernyataan.
“Namun, Yang Mulia telah memberikan persetujuannya untuk menunjuk Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri sementara, sambil menunggu penunjukan perdana menteri baru. Oleh karena itu sampai pemerintahan baru dibentuk, (Mahathir) akan mengelola urusan negara sampai seorang perdana menteri dan kabinet baru ditunjuk,” lanjut Mohd Zuki menjelaskan. (rah/Ant)
