Daftar Donatur Palestina
Jakarta, hajinews.id-Komnas Haji dan Umrah meminta pemerintah segera membentuk crisis center umrah. Crisis centre umrah diperlukan untuk menampung keluhan jamaah atas larangan umrah Pemerinah Arab Saudi.
“Dalam kondisi yang serba belum pasti seperti sekarang, pemerintah sudah saatnya membentuk Ciris Centre alias pusat kirisis umrah,” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj kepada Republika, Sabtu (25/2).
Dosen Hukum Bisnis UIN Jakarta ini mengusulkan, crisist center umrah unsurnya bisa terdiri dari lintas kementerian dan Lembaga. Seperti dari Kementerian Agama sebagai leading sector, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga organisasi penyelenggara jasa umrah.
Mustolih mengatakan, pasca dikeluarkan kebijakan penangguhan pelaksanaan ibadah umrah oleh Arab Saudi sebagai upaya mencegah penyeberan virus corona, sampai saat belum ada tanda-tanda yang pasti kapan status itu akan berakhir.
Hal ini mengakibatkan ribuan jamaah umrah dari berbagai daerah di tanah air terpaksa harus mengurungkan niat berangkat ke tanah suci. “Belum lagi jamaah yang punya jadwal pemberangkatan beberapa waktu mendatang,” katanya.
Pada saat yang sama, bulan suci Ramadan juga sudah makin dekat di mana antusiasme dan minat umat muslim tanah air menjalankan umrah cukup tinggi, sehingga perlu ada langkah-langkah terukur segera dilakukan. Untuk itu pembentuk pusat kirisis sangat diperlukan dalam waktu dekat.
Mustolih mengatakan, persoalan pembatalan kebarangkatan umrah oleh Arab Saudi saat ini seharusnya tidak hanya didudukkan sebagai persoalan untung rugi bisnis semata, akan tetapi yang lebih diprioritaskan dari itu adalah menyangkut keselamatan jiwa ribuan jamaah umrah dari ancaman virus corona yang mematikan.
“Meski pemerintah sampai hari ini keukeuh menyatakan bebas corona, tetapi tidak ada salahnya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi,” katanya. Karena itu, pembentukan crisis centre ini sudah sangat urgen sebagai pusat informasi memantau dinamika kebijakan dan perkembangan yang terjadi di negara Arab Saudi, mendata dan menghimpun jamaah umrah yang batal berangkat dari berbagai travel.
Selain itu, crisis centre umrah juga bisa digunakan sebagai pusat penyebaran dan pusat kontak informasi jamaah melakukan pengaduan untuk menghidari serta meminimalisir agar kabar yang diterima tidak simpang siur. Fungsi lainnya memfasilitasi jamaah yang ingin membatalkan atau meminta pengembalian biaya (refund) ataupun terkait penjadwalan ulang (reschedule) bila situasinya sudah aman dan kondusif.
“Crisis centre ini juga dapat berfungsi sebagai wadah merumuskan standar operating procedure (SOP) bila ada kondisi darurat untuk memfasilitasi jemaah umrah yang sudah terlanjur terbang ke tanah suci tetapi mengalami persoalan kesehatan maupun kendala-kendala di negara transit,” katanya.
Crisis centre kata Mustolih bisa menjadi wadah pertukaran data maupun informasi bagi penyelenggara jasa umrah untuk mengambil langkah tepat, guna merespon berbagai keluhan dan persoalan yang mereka hadapi, termasuk merespon aspirasi jemaah.
“Crisis centre juga diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik benar dan akurat karena itu hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” katanya. (wh/rol)
