Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan memuji dan mengapresiasi langkah penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta seperti yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan untuk mencegah penyebaran virus corona alias COVID-19.
“Penerapan PSBB ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik,” ujar anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada hajinews.id, Rabu (8/4/2020).
Wakil Ketua Fraksi PAN itu mengatakan, pertama, pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak.
Aparat keamanan, ujar Saleh, harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif.
Kedua, pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. “Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya,” tegas Saleh.
Ketiga, ujar Saleh, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah. Mereka harus dibantu sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa.
“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Keempat, lanjut Saleh, pemerintah diminta menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Di tengah situasi PSBB, alat komunikasi memegang peran penting. Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online.
“Warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah,” terangnya. (rah)
