Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan anggaran penanganan dampak wabah Corona atau COVID-19 berasal dari realokasi sejumlah proyek pembangunan yang bukan prioritas seperti ibu kota baru.
“Kita, publik ini berharap alokasi anggaran melawan COVID-19 dan resesi ekonomi itu diutamakan dari realokasi proyek tidak prioritas apakah Ibu Kota Negara (IKN) atau infrastruktur seperti kereta cepat, itu kita tunda dululah,” tegas salah seorang pendiri Indef Prof. Dr. Didin S. Damanhuri dalam kuliah umum virtual di Jakarta, Senin (13/4/2020)
Didin menekankan, penanganan dampak COVID-19 juga diharapkan tidak menambah beban utang pemerintah termasuk melalui penerbitan global bond.
Meski Kementerian Keuangan telah merilis tiga jenis surat utang yakni Surat Berharga Negara (SBN) Seri RI1030, Seri RI1050 dan Seri RI0470 dengan tenor masing-masing 10,5 tahun, 30,5 tahun dan 50 tahun senilai 4,3 miliar dolar AS (setara Rp 68,6 triliun).
“Utang kita terakhir sudah Rp 6.015 triliun, kalau kita tambah pula akan jadi beban generasi yang akan datang. Kalau usulan (realokasi anggaran) itu disetujui, kita harap tidak menumpuk utang yang besar, lebih baik menunda proyek-proyek kurang prioritas seperti IKN, kereta cepat dan infrastruktur lainnya,” jelas Didin.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengungkapkan pembangunan IKN kemungkinan bisa ditunda karena anggaran negara akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. “Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.
Hal itu ditegaskan Jodi menyusul pemberitaan mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) yang terus berjalan di tengah wabah COVID-19 yang kemudian menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran. (rah/Ant)
