Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penanganan wabah Corona atau Covid-19 makin tak jelas dan aneh. Hal tersebut terkait rencana masuknya 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara dan adanya larangan mudik masyarakat untuk menekan pandemi.
“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid 19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat,” ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (29/4/2002).
Neta mengingatkan, padahal Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran virus Corona. Bahkan, pelarangan mudik itu dibarengi dengan pegerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi melakukan perjalanan mudik.
Namun anehnya, lanjut Neta, pemerintahan Jokowi malah mengizinkan para pekerja asal China datang ke Sulawesi Tenggara. “IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tegas Neta.
Selanjutnya Neta menilai sikap ngawur Jokowi lainnya yaitu ketika berkali-kali membagi-bagikan sembako di jalanan yang juga sudah banyak dikritik tajam oleh berbagai kalangan. Dia menegaskan bahwa cara pem,bagian sembako seperti itu menimbulkan kerumunan massa di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri.
Neta membandingkan jika masyarakat yang melakukan cara seperti itu pasti polisi dengan cepat akan membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.
Dia menegaskan, seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa. “Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,” ujar Neta.
Neta menambahkan Jokowi sebagai presiden hanya bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Namun Jokowi sendiri melanggar apa yang diucapkannya.
Sementara itu DPRD Sultra setelah menggelar rapat paripurna atas penolakan kedatangan 500 TKA China di Sultra, kini dewan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dalam surat tertanggal 30 April tersebut memuat empat poin penting ihwal penolakan.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan soal surat yang dikirimkan ke Jokowi itu. “Difax, dikirim dan ada yang antar jadi semua sudah memenuhi untuk syarat termasuk Pak Ali Ngabalin minta di WA, sejak kemarin sudah,” tulisnya, Sabtu (2/5/2020). (rah/berbagai sumber)
