Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan di tengah wabah virus Corona. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyampaikan kondisi BUMN sudah memiliki beban yang cukup besar sejak sebelum dihantam pandemi Covid-19.
“Kondisi BUMN kita, sebelum Covid-19 sudah memiliki beban yang cukup besar, ada sampel 10 BUMN dengan utang terbesar itu di sektor keuangan, sektor energi, sektor perbankan, dan di sektor infrastruktur, sektor telekomunikasi, bahkan ada juga pangan berkaitan dengan pupuk, bahkan di Taspen itu sendiri,” kata Kamrussamad di Jakarta, Senin (2/6/2020).
Kamrussamad menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir kondisi BUMN memang tsudah terpuruk jauh sebelum adanya wabah Corona. “Ini perlu diketahui, jika kita lihat lagi di data kementerian keuangan ada 12 BUMN yang mengalami kerugian di 2018, dipaparkan di 2019, sebagian BUMN mendapat penyertaan modal negara (PNM), tetapi setelah mendapatkan PNM, masih mengalami kerugian ini beberapa update yang kami sampaikan,” urainya.
Dia pun mengamati bagaimana kondisi BUMN di tahun 2019. Menurutnya, meskipun ada yang sehat, pihaknya mencatat bahwa BUMN setelah dikaji ternyata tengah sekarat. “Ada yang sehat ada yang sekarat, kalau sekarang ini kalau sehatpun menuju sekarat atau demam tinggi,” ungkapnya.
“Jadi, tidak banyaklah, sebutlah seperti Garuda, Perum Bulog, kereta api, dan beberapa perbankan yang bergabung di Himbara, juga tanpa skema penguatan likuiditas maka sulit utuk bisa di akhir kuartal tahun ini,” sambung Kamrussamad.
Selain itu, tambah dia, kondisi BUMN di sektor energi seperti PLN, Pertamina dan Krakatau Steel juga mengalami guncangan dahsyat sebelum dan sesudah dilumpuhkan Covid-19. “Dari yang sekarat ini sebelum Covid, seperti Krakatau Steel, Pertamina PLN, termasuk yang akan mendapatkan, baik dalam bentuk dana talangan, atau dalam bentuk PNM, atau bentuk dana kompensasi. Sebetulnya sebelum Covid ini mereka sudah jauh agak kesulitan dari segi keuangan,” tegas Kamrussamad.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa 100 persen perusahaan negara siap menerapkan protokol normal baru.
“Target kami siapkan protokol itu untuk BUMN tanggal 25 Mei, tapi baru komplit 100 persen pada 27 Mei kemarin. Kebayang kalau dimulai new normal tanggal 5 Juni tapi belum siap, maka itu kami lakukan duluan,” kata Erick di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Erick mengatakan BUMN harus siap mengantisipasi new normal mengingat sepertiga ekonomi nasional dikontribusi oleh BUMN. “Dan kita juga harus terdepan, dalam arti melayani,” ucapnya. Maka itu, lanjut Erick, semua BUMN harus punya “task force” penanganan Covid-19 yang mumpuni, baik untuk pegawai maupun pelanggan.
Selain itu, BUMN juga harus memiliki pola kerja yang fleksibel mengingat BUMN ada di setiap provinsi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbeda-beda. “Nah ini dinamika, kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19,” ujar Erick. (rah/berbagai sumber)
