Ini 4 Menteri yang Layak Diganti Jika Jokowi Reshuffle

Presiden Jokowi. (net)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, hajinews.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mencermati pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, yang baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020.

Jokowi dalam pidatonya menyebut bakal melakukan reshuffle kabinet akibat kinerja para pembantunya dinilai biasa-biasa saja dalam menangani Covid-19. Beberapa sektor yang disebut Jokowi antara lain sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan terkait distribusi bansos.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Ujang Komarudin menilai ada beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang memungkinkan untuk di-reshuffle oleh Jokowi lantaran menteri tersebut disinggung dalam pidato, juga kinerjanya memang cenderung biasa dan nyaris tak ada kemajuan. “Menkes, Mensos, Menaker, Menkumham, dan menteri tim ekonomi: Menkeu,” kata Ujang Komarudin seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Secara khusus, Ujang Komaruddin menyoroti penekanan dalam pidato Jokowi tersebut terkait anggaran penanganan Covid-19 yang telah dilakukan melalui UU Nomor 2/2020 namun justru realisasinya masih mengecewakan.

Adapun Menkeu Sri Mulyani, tambah Ujang Komarudin sepertinya sektor kementerian yang belakangan disorot terus oleh mantan Walikota Solo itu. “Mungkin itu juga yang sedang disorot Jokowi,” tegas dia.

Sedangkan Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie menilai kegeraman Jokowi wajar karena sejak awal penanganan Covid-19 publik sudah mengkritik kinerja sejumlah menteri.

Indikatornya jelas; tak mengikuti arahan Presiden, tak bekerja dalam tim, ingin menonjol sendiri, hingga mengambil alih kewenangan pihak lain. “Persoalannya banyak menteri jalan sendiri-sendiri, tak mau ikut arahan Jokowi. Ada Pula yang one man show,” kata Jerry seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Ahad (28/6/2020).

“Ada beberapa juga menteri yang membuat kebijakan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi bukan ranah dan domain kementeriannya justru di-take over. Inilah yang membuat presiden berang dan geram,” tambahnya. (rah/berbagai sumber)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *