Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada anggota kabinetnya dalam menanggulangi wabah virus Corona (Covid-19) terus menjadi sorotan luas di masyarakat. Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan ikut angkat bicara menanggapi sikap marah Jokowi.
Dahlan Iskan menilai kemarahan Jokowi sebagai kepala negara sebagai sesuatu yang wajar mengingat masa jabatannya tinggal 3,5 tahun lagi. “Jadi beliau ingin percepatan, tetapi sekali lagi bahwa waktu berjalan terus dan seiring masa jabatan lima tahun tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita besar,” ujar Dahlan Iskan dalam acara ILC TVOne bertajuk ‘Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle’, Selasa malam (30/6/2020).
Selanjutnya Dahlan menyinggung ihwal penyerapan dana kesehatan untuk percepatan penanganan Corona, yang disebut Presiden Jokowi baru terserap sekitar 1,53 persen dari total sebesar Rp 87,5 triliun. Menurut Dahlan, saat ini hanya sedikit sektor yang bisa menunjukkan prestasi di tengah masa pandemi.
Semisal, tutur Dahlan, sektor pertanian dan teknologi informasi. Sektor pertanian dianggap paling mampu berprestasi, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan berlanjut yang terjadi di masa mendatang.
“Kedua masih ada teknologi dan komunikasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kementerian teknologi? Karena pada zaman seperti ini maka sistem komunikasi teknologi sangat diharapkan bisa menggenjot kinerja itu,” kata Dahlan menekankan.
Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 tak hanya berada di Kemenkes tetapi juga di Gugus Tugas dan BPJS Kesehatan. “Dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kemenkes, sebenarnya tidak juga, karena memang banyak jalurnya,” katanya di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menganggarkan Rp87,55 triliun untuk belanja bidang kesehatan dalam penanganan Corona. Sebagian dari anggaran itu, kata dia, merupakan belanja tambahan yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 seperti pembelian APD dan peningkatan kapasitas rumah sakit yang merupakan belanja Gugus Tugas dan Kemenkes.
Selain itu, juga diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk membayar biaya perawatan kepada rumah sakit. Pemerintah juga memberikan insentif pajak yang diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan terus memantau perkembangan semua pos belanja Covid-19 agar mempercepat penanganan bidang kesehatan sekaligus mendorong perekonomian dan menekan masalah sosial. (rah/berbagai sumber)
