Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin sidang kabinet pada 18 Juni 2020 menjadi perhatian khusus Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai kemarahan Jokowi terhadap para menterinya tentu ada penyebabnya. “Menyimak Pidato Presiden Jokowi via video yang marah-marah terhadap para menterinya banyak dari kita yang ikut terharu. Kita semua perlu mengapresiasi pidato itu dan berhusnuzan terhadap latar belakangnya,” kata Din seperti dilansir dari PWMU.CO, Senin malam (29/6/2020) .
Menurut Din semua pihak perlu menyikapi kemarahan Jokowi tersebut secara bijak. “Kita pun perlu bersimpati terhadap isinya bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membuat Bapak Presiden resah, risau, dan mungkin juga galau,” tutur Din.
“Kami yang bergabung dalam KMPK berterima kasih karena isi pidato itu sejalan dengan sebagian alasan kami menggugat Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Stimulus Ekonomi dan Subsidi bagi Korporasi,” sambung mantan Ketum PP Muhammadiyah itu.
Selanjutnya Din mengatakan Perppu atau UU tersebut tidak tepat disebut tentang Corona karena alokasi untuk penanggulangan Corona terlalu sedikit. “Selain alasan itu, kami menggugat Perppu atau UU tersebut karena menegasi fungsi DPR yaitu penetapan anggaran negara dan peruntuhan kedaulatan hukum dengan memberi kekebalan bagi pejabat-pejabat dalam bidang keuangan untuk tidak boleh digugat secara hukum,” jelasnya.
Din mengatakan bahwa apa yang digambarkan oleh Jokowi dalam pidato itu, umpamanya secara khusus bidang kesehatan yang dinilainya tidak bekerja secara benar dalam menanggulangi Covid-19, sudah pihaknya bayangkan sebelumnya.
“Kami menggugat Perppu Presiden yang dikatakan untuk menanggulangi Covid-19 padahal alokasi dana yang disediakan untuk itu, menurut Presiden hanya Rp 75 triliun. Walau data lain mengatakan Rp 85 triliun atau sekitar 9 persen. Celakanya lagi, penggunaan dana tersebut sampai dengan Juni 2020 hanya 1,6 persen,” beber Din.
“Inilah yang kami kritik bahwa penanggulangan Covid-19 tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat. Seperti rakyat harus membayar mahal untuk rapid test atau swab test. Dan tidak peduli terhadap tenaga medis yang banyak menjadi korban meninggal dalam menjalankan tugas karena minimnya alat pelindung diri,” tambah Din.
Sementara itu Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu mempertontonkan kemarahannya kepada publik atas kinerja jajaran menterinya dalam menangani pandemi Covid-19.
“Jokowi semestinya enggak usah marah-marah menguliti menteri di depan publik. (Karena) sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan Presiden dipertontonkan,” ujar Pangi seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/6/2020).
Menurut dia, baik buruknya kinerja kementerian bergantung pada seberapa cakap seorang presiden dalam memberikan instruksi kepada menteri, dan bagaimana menteri tersebut menjabarkan instruksi itu untuk dieksekusi di lapangan.
“Oleh karena itu, diperlukan jiwa kepemimpinan yang kuat agar para menteri dapat bekerja sesuai dengan arahan yang telah diberikan sebelumnya,” tegas Pangi. (rah/berbagai sumber)
