Jokowi Marah-Marah Lagi, Ini Penyebabnya

(Foto: BPMI Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



JAKARTA, hajinews.id –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat geram setelah mengetahui pembangunan ruas jalan tol Cisumdawu terhambat. Apalagi, terhambatnya tol ini masih karena persoalan klasik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

readyviewed “Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi,” kata Jokowi, Rabu, (8/7/2020).

Tak hanya itu, Kepala Negara juga mengaku mendengar masih ada persoalan dokumen peraturan teknis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Keuangan yang belum lengkap. Jokowi tak ingin persoalan ini semakin berlarut.

“Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati,” ujar Jokowi.

Maka dari itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jokowi mengaku tak ingin lagi mendengar persoalan klasik kerap jadi penghambat suatu proyek besar.

“Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen,” katanya.

“Penyelesaiannya secara kasus per kasus. tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu,” lanjut eks Wali Kota Solo itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan terhambatnya proyek ini disebabkan karena masalah pembebasan lahan. Namun, hal ini akan segera ditindaklanjuti.

“Bapak Menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR,” ujar Basuki. (wh/cnbc)

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *