Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap dan langkah tegas terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik di masyarakat.
Hal itu disampaikan Syarief Hasan saat pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020). “Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP,” kata Syarief Hasan.
Menurut Syarief, RUU HIP diyakini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Bukan hanya itu, RUU ini juga mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.
Untuk itu, Syarif juga menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan. “Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap pemerintah terhadap RUU HIP ini,” kata Syarief.
Lebih lanjut Syarief menyebutkan, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan akan menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden RI untuk menyampaikan sikap resmi terkait RUU HIP pada (22/7/2020) mendatang. Dan Menkopolhukam akan memperhatikan usulan dari Demokrat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan MPR RI bersama Presiden Jokowi juga membahas beberapa isu-isu penting yang sedang dibicarakan secara luas di masyarakat.
Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencopot anggotanya, Rieke Diah Pitaloka, dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sebelumnya, Rieke menjabat Ketua Panja RUU HIP dan sempat memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut.
“Ketua Panja Bu Rieke, yang mimpin pleno juga beliau karena virtual. Pimpinan yang lain dari luar gedung DPR,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) ketika dimintai konfirmasi, Rabu (8/7/2020).
Pergantian Rieke dilakukan setelah polemik RUU HIP mencuat. RUU HIP tersebut diketahui merupakan usulan DPR. Pembahasan RUU tersebut memang dilakukan di Baleg DPR. Namun, karena banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut. (rah/berbagai sumber)
