Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Presiden Bank Dunia David Malpass menyatakan kelompok 20 negara utama atau G20 harus memperpanjang masa pembekuan pembayaran utang bilateral negara-negara termiskin di dunia hingga 2021. Mereka juga mesti mengurangi beban utang secara permanen dari beberapa negara paling berutang.
Malpass mengatakan, menunda pembayaran utang tidak akan menyelesaikan masalah-masalah negara yang sudah menghadapi tingkat utang tinggi sebelum pandemi Covid-19.”Dalam kasus seperti itu, kita perlu tidak hanya mengurangi layanan utang hari ini, tapi mengurangi layanan utang besok dan secara permanen,” kata Malpass melalui konferensi mengenai utang G20, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/7/2020).
Menurut Malpass hal ini akan memberikan cahaya di ujung ‘terowongan’ utang bagi negara-negara termiskin. Untuk beberapa negara paling terpukul, pengurangan jumlah utang negara secara sistematis adalah satu-satunya cara untuk memulai kembali ekonomi, membuat investasi baru yang profit dan menghindari jebakan kemiskinan lebih lama.
Dia menekankan, negara-negara berkembang dan pasar berkembang menghadapi konsekuensi ekonomi mengerikan akibat pandemi. Khususnya karena mereka memiliki sistem perawatan kesehatan yang tidak memadai dan sumber daya minim untuk mengimbangi dampak pembatasan sosial berskala luas. Dalam beberapa kasus, kelompok negara ini juga harus menghadapi jatuhnya harga komoditas.
Lebih lanjut Malpass menegaskan perlunya peningkatan transparansi tentang pinjaman. Ia juga mengajak semua pemberi pinjaman bilateral resmi, termasuk bank kebijakan seperti Bank Pembangunan China, ikut mengambil bagian.
Malpass menyebutkan, database Bank Dunia baru mengenai tingkat utang yang dirilis pada Juni akan membantu transparansi pinjaman. Basis data akan diperluas pada September, terutama pada persyaratan pinjaman termasuk suku bunga, jatuh tempo dan masa tenggang.
Sementara itu Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia kuartal I 2020 sebesar US$ 389,3 miliar atau sekitar Rp 5.835 triliun (kurs Rp 15.000/US$). Angka ini tumbuh 0,5% dibandingkan periode kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,8%.
Jumlah utang ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 183,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 205,5 miliar. “Perlambatan ini terjadi karena penurunan ULN publik dan perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” tulis BI dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2020).
Adapun terkait angka kemiskinan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 akan berdampak pada jumlah kemiskinan di RI. Bahkan persentase kemiskinan pada Maret tahun ini bisa kembali ke double digit seperti tahun 2011 lalu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2011 mencatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 30,02 juta orang atau berada di level 12,49%. Jika kembali pada tahun 2011, artinya angka kemiskinan tahun 2020 akan melonjak 4,88 juta dari jumlah kemiskinan pada Maret 2019 yang tercatat 9,41% atau 25,14 juta orang.
“Jumlah angka kemiskinan akan naik, covid-19 Maret-Mei lonjakan angka kemiskinan balik seperti 2011. Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 hingga 2020 ini kembali,” kata Sri Mulyani melalui teleconference, Rabu (6/5/2020). (rah/berbagai sumber)
