Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
“Pemerintah akan memberikan bansos untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 5 juta,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait KSSK di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Menurut Sri Mulyani, penerima bansos itu akan mencapai 13 juta pekerja dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 31 triliun. “Sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta. Nanti anggarannya kira-kira sekitar Rp 31 triliun,” jelas dia.
Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan peningkatan belanja pemerintah juga akan dilakukan untuk melindungi masyarakat seperti melalui bantuan sosial produktif hingga Rp 30 triliun bagi 12 juta UMKM.
Kemudian, pemerintah turut menambah bansos untuk pemberian beras kepada 10 juta penerima dengan anggaran Rp 4,6 triliun. “Pemerintah juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp 500.000 per penerima kartu sembako,” ungkap Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat.
“Berbagai bansos yang total anggarannya sebesar Rp 203,9 triliun untuk 2020 ini di dalam rangka menghadapi COVID-19 dan kenaikan belanja bansos hingga semester I sudah mencapai 59,9 persen,” terang dia.
“Pemerintah juga dorong belanja kementerian dan lembaga secara sektoral agar bisa dorong belanja pemerintah untuk dukung pemulihan ekonomi,” sambung Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp 203,9 triliun hingga kini telah terealisasi Rp 85,3 triliun. “Presiden telah melakukan langkah-langkah bagi seluruh kementerian untuk mengakselerasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perpres 72/2020,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan penyerapan anggaran untuk stimulus penanganan COVID-19 masih sangat minim. Jokowi menyampaikan bahwa baru 20 persen anggaran yang terserap untuk penanganan COVID-19.
Jokowi menyebutkan, dari total anggaran Rp 695 triliun yang terealisasikan baru Rp 141 triliun terserap. Adapun penyerapan anggaran yang paling besar untuk perlindungan sosial dan program UMKM.
Jokowi juga melihat masih banyak kementerian dan lembaga yang belum membuat Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Jokowi menilai, sejumlah kementerian masih terjebak tugas harian, bukan memprioritaskan krisis pandemi COVID-19. (rah/berbagai sumber)
