Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan agar pemerintah bisa mempercepat penyerapan anggaran negara yang telah dialokasikan guna mengatasi dampak pandemi COVID-19 di berbagai aspek kehidupan.
“Sayangnya, berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun,” kata Muhaimin dalam rilis di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Muhaimin mengingatkan bahwa Pemerintah telah menetapkan tambahan belanja anggaran COVID-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, serta pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.
Selain itu, ujar dia, digelontorkan pula insentif dunia usaha sebesar Rp 123,46 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 06,11 triliun total mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir 2020.
Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar serta menghindari munculnya klaster baru.
Muhaimin juga menekankan bahwa anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat misalnya program jaring pengaman sosial harus menyentuh masyarakat terdampak.
“Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” jelas Muhaimin.
Baru-baru ini Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus COVID-19. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan COVID, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali,” ujar Jokowi menegaskan.
Bahkan, lanjut Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Menurut dia hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.
Namun demikian, Jokowi tak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA. “Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?” kata Jokowi. (rah/berbagai sumber)
