Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom senior Rizal Ramli mengakuprihatin melihat peran dan fungsi TNI dan Polri saat ini karena pemisahan TNI-Polri yang digagas Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dinilai sudah tak lagi sesuai dengan semangatnya.
Keprihatinan tersebut disampaikan Rizal saat menerima kunjungan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa yang menaungi para Purnawirawan TNI di kantornya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020). Kedatangan kelompok purnawirawan itu dipimpin eks Staf Ahli Panglima TNI, Deddy S Budiman.
“Kami hari ini kecewa, TNI sudah tidak dwifungsi, polisi malah multifungsi. Segala macam diurusin dan sering jadi alat politik, padahal tidak boleh itu,” kata Rizal di hadapan Deddy dan sembilan orang perwakilan dari Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa.
Rizal yang menjabat Menko Bidang Perekonomian ketika Gus Dur menjadi presiden menegaskan dirinya mengetahui betul maksud dan tujuan yang akan dituju saat pertama kali Gus Dur menggagas pemisahan TNI-Polri, yakni menjadikan Polri dengan kekuatan sipil.
“Maunya Gus Dur, ‘saya ingin polisi itu seperti di Inggris ada wibawa di tengah masyarakat tidak usah bawa senjata berat kayak pasukan perang. Cukup pakai pentungan’,” ungkap Rizal mengutip pernyataan Gus Dur.
Maka dari itu, Rizal memandang hal tersebut sebagai suatu persoalan yang harus diperbaiki saat ini. “Menurut saya ini hal-hal yang perlu dibenahi,” ujar Rizal.
Untuk diketahui, TAP MPR RI No. 6 Tahun 2000 lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai bagian dari reformasi TNI yang menjadi kekuatan penguasa Orde Baru. Gus Dur mereformasi tubuh militer di antaranya memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Dia juga mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan.
Selain itu, Gus Dur menunjuk Panglima TNI dari Angkatan Laut karena biasanya Panglima TNI selalu dipegang oleh Angkatan Darat. Dia melikuidasi Badan Koordinasi Strategi Nasional (Bakorstanas) pengganti Kopkamtib, dan Penelitian Khusus (Litsus), lembaga represif Orde Baru. Gus Dur juga merealisasikan pemisahan secara tegas antara TNI dan Polri di mana posisi Polri langsung berada di bawah presiden. (rah/berbagai sumber)
