Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Iman Sugema mengatakan penemuan vaksin untuk pengobatan COVID-19 akan memberikan kepastian kepada pelaku usaha maupun industri untuk kembali mendorong produksi seiring dengan permintaan masyarakat yang mulai tumbuh kembali.
“Kalau penanganan COVID ini semakin lama terkatung-katung, maka semakin banyak perusahaan jadi korban dan membuat recovery semakin sulit,” kata Iman di Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Menurut Iman penemuan vaksin COVID-19 dapat memulihkan perekonomian Indonesia paling cepat pertengahan 2021. Ia memproyeksikan kondisi tersebut dengan catatan penemuan vaksin terjadi pada awal 2021 karena obat tersebut merupakan kunci untuk menjawab segala persoalan ekonomi yang terdampak parah oleh pandemi ini.
“Jadi ini tergantung seberapa cepat dilakukan vaksin. Kalau itu selesai, maka perekonomian Indonesia akan melejit mulai pertengahan 2021,” kata Iman.
Ia bahkan memperkirakan perekonomian apabila kondisi sudah pulih sepenuhnya, dapat tumbuh lebih tinggi dari periode 2019 yang tercatat sebesar 5,02 persen. “Kalau pertengahan 2021 sudah selesai, aktivitas ekonomi akan berjalan seperti tidak ada apa-apa sebelumnya. Bahkan setelah 2021 akan melejit, berapapun asumsi akan bisa dicapai,” jelas dia.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan terkait dengan pengalokasian dan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kamrussamad mengatakan program PEN masih mengalami permasaahan yang berulang, yakni penyerapan anggaran masih rendah baru di angka 25,1 persen. Politisi dari Fraksi Gerindra ini mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN.
“Pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama harus diubah haluannya dan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN,” kata Kamrussamad dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8/2020). Untuk sektor kesehatan, kata Kamrussamad, saat ini pemerintah baru bisa menyerap 13,9 persen dari dana yang dianggarkan. “Sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. Bukan hanya pasien tapi seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah. Mana yang harus isolasi,” jelas dia. (rah/ berbagai sumber)
