Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pernah mendengar informasi ada BUMN yang kerap memberi hadiah ke penyelenggara negara saat menggelar rapat tertutup. Mendengar hal tersebut, Erick mengaku langsung mengeluarkan larangan bagi kalangan BUMN untuk menggelar rapat secara tertutup dengan kementerian atau lembaga.
“Tidak ada lagi di rapat-rapat kementerian yang namanya ada give-give atau dikasih-kasih. Karena sebelumnya saya sudah mendapat laporan kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup bukan terbuka itu kadang-kadang ketika rapat di Kementerian ada bawa gift,” ujar Erick saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).
Erick menegaskan, adanya pemberian hadiah tersebut sangat mengganggu transformasi dan komitmen dalam menciptakan iklim perusahaan pemerintah yang sehat dan transparan. Atas dasar itulah kemudian pihaknya menerbitkan surat edaran ISO 37001 tentang transformasi, good corporate governance (GCG). “Nah makanya surat edaran itu kita keluarkan,” ujar dia.
Erick menambahkan, selain menerbitkan surat edaran ISO 37001 GCG tersebut, ia juga mengelurakan surat edaran lain serta peraturan menteri (Permen) untuk menciptakan transparansi di BUMN.
“Lalu surat edaran lain yang kita keluarkan, Permen, bahkan tender di BUMN sendiri yang selama ini bisa penunjukan langsung, kita meminta bahwa penunjukan langsung diberlakukan bila memang BUMN tersebut mempunyai barang dan expertise bukan mentrendingkan,” jelas Erick.
Sementara itu dalam acara ANPK, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.
Jokowi kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyamakan visi dan menyelaraskan langkah untuk melaksanakan tiga agenda besar tersebut dan membangun pemerintah yang efektif, efisien, inovatif, sekaligus bebas dari korupsi. (rah/berbagai sumber)
