Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, hajinews.id – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan PSBB total untuk mengendalikan laju kasus positif Covid-19 yang dipersoalkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk ekonom senior Rizal Ramli.
Rizal Ramli menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menterinya menyerang kebijakan Anies tersebut. “Minggu yang lalu Presiden @jokowi pidato bahwa prioritas utama adalah perangi corona, saya sempat angkat topi akhirnya setelah enam bulan, JKW sadar,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya @RamliRizal, Kamis malam (10/9/2020).
Pidato Jokowi yang dimaksud Rizal Ramli yaitu ketika pada 7 September lalu Jokowi meminta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju agar mengutamakan aspek kesehatan di banding ekonomi dalam penanganan pandemi.
Kebijakan Anies kembali menerapkan PSBB total dinilai Rizal Ramli sebagai langkah cepat dan sejalan dengan pidato Jokowi. Namun, Rizal Ramli merasa heran karena Airlangga justru mempersoalkan Anies. “Anies ambil langkah tepat. Tetapi Airlangga dll hantam Anies. Jadi bertanya JKW itu Presiden bukan? Kok menteri-menterinya bisa menggergaji arahannya?” lanjut @RamliRizal.
Airlangga antara lain mempermasalahkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen pada Kamis (10/9) gara-gara Anies mengumumkan rencana pemberlakuan PSBB pada Rabu malam (9/9). Selain itu, Airlangga juga mempersoalkan ihwal penerapan jam kerja yang fleksibel selama kebijakan PSBB dan soal sistem ganjil genap.
Pernyataan Airlangga itu juga menjadi sorotan kalangan Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengkritisi pernyataan Airlangga yang dinilai mencerminkan pola pikir pemerintah yang mengutamakan ekonomi daripada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Kamrussamad menilai, langkah Gubenur DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB total pada 14 September mendatang merupakan langkah tepat karena dari 34 Provinsi baru DKI yang memenuhi standar jumlah tes spesimen warga yang ditentukan oleh WHO 1 : 1.000. “Hasilnya, semua rumah sakit penuh pasien Covid. Bagaimana dengan Provinsi lain?” ujar Kamrussamad. (rah/berbagai sumber)
