Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id,- Dua Gubernur meminta Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan 5 Oktober 2020 karena masyarakat menentangnya. Dua Gubernur itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmaji.
Pernyataan Ridwan Kamil disampaikan ketika menemui perwakilan pengunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung (8/10/2020). Sorenya, Ridwan Kamil menyurati DPR RI dengan maksud yang sama.
Dalam suratnya tertanggal 8 Oktober 2020, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan bahwa di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang.” demikian Ridwan Kamil.
Emil mengatakan surat ini dikirimkan lantaran ada rekomendasi dari perwakilan buruh serikat buruh agar dirinya mengirim surat ke Presiden dan DPR.
“Diminta kepada bapak presiden untuk minimal menerbitkan Perppu pengganti undang-undang karena prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi oleh presiden,” katanya.
Sementara itu Tribunpontianak.co.id melaporkanGubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga meminta agar presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan di DPR RI.
“Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap Sutarmidji saat diwawancarai melalui telepon, Kamis 8 Oktober 2020.
Kedua gubernur ini melihat gelombang aksi penolakan tak bisa dibendung karena merupakan ancaman hak hidup mereka para buruh. Kedua gubernur melihat gelombang penolakan yang terjadi diberbagai daerah saat ini tidak mustahil demonstrasi semakin meluas dan membuat situasi semakin kacau. (fur).
