Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menekan penarikan utang baru, namun pada kenyataannya hanya menjadi harapan.
Begitulah yang diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, dalam diskusi virtual bertajuk “Refleksi Ekonomi Politik Satu Tahun Joko Widodo-Ma’ruf Amin”, Kamis (5/11/2020).
“Rencananya pemerintahan Jokowi sebelum Covid-19 punya cita-cita tapi cuma harapan doang, yaitu menurunkan utangnya,” ujar Didik.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini menyebutkan, Jokowi pada Agustus 2019 lalu pernah mengumumkan upaya pemerintah menekan utang dengan mencantumkan jumlah pembiayaan utang sebesar Rp 351,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.
Namun usai disahkan, angka penarikan utang di dalam APBN 2020 menjadi Rp 651,1 triliun, yang sejumlah Rp 201,9 triliunnya akan digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan buyback. Sementara SBN (Neto) sebesar Rp 449,2 triliun.
Akan tetapi, Didik menekankan angka utang setelah pandemi Covid-19 mewabah di dalam negeri. Karena pemerintah dengan bebas merevisi APBN 2020 tanpa persetujuan DPR, yang dilegitimasi oleh UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 atau biasa disebut UU Corona.
“Apa yang terjadi? Yang terjadi ada Perppu 1 (2020) DPR sudah tidak punya kekuasaan legislatif, jadi APBN ditentukan hanya pada eksekutif saja, yang biasanya dalam demokrasi ditentukan oleh DPR bersama pemerintah,” ungkapnya.
“Jadi dari Rp 651 triliun utangnya sekarang menjadi Rp 1.530 triliun. Jadi dalam keadaan yang ini alasannya Covid-19, keadaan di mana tidak ada kunjungan, tidak ada sosilisasi, maka ini menaikan semau gue,” sambung Didik lagi.
Sementara itu, Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan, selama setahun Jokowi dan Ma’ruf Amin menjabat, nilai utang negara yang terus meninggi dan jadi warisan bangsa.
Mengutip catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Bhima memaparkan, Indonesia tercatat menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN), yakni USD 402 miliar.
Beban utang luar negeri tersebut jauh lebih besar dibanding negara berpendapatan menengah lain seperti Argentina, Afrika Selatan hingga Thailand. Bahkan berpotensi semakin membesar di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
“Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,” tukas Bhima. (mh)
