Soal Papua Merdeka Tamparan Keras Buat Pemerintah

Rocky Gerung. Foto: Dok CNN Indonesia/Safir Makki
banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



Jakarta, Hajinews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung menyikapi deklarasi kemerdekaan Papua Barat, merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia yang enggan membuka percakapan formal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam hal ini, para menteri harus menjelaskan situasi yang sebenarnya agar Presiden Joko Widodo menyadari kondisi Indonesia saat ini.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Diketahui sebelumnya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat dengan menunjuk Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.

“Istana enggak mau buka peluang itu, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan,” ujar Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Jumat (4/12/2020).

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Istana harus berterimakasih kepada Papua Barat karena telah menunjukkan realitas permasalahan yang terjadi di Tanah Air.

“Pemerintah harus berterima kasih karena dengan ekspresinya itu kemudian mereka memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta sejumlah menteri untuk sigap dalam menanggapi hal ini.

“Keadilan yang tidak tiba di tanah Papua itu, mesti betul-betul secara bijak diuraikan terutama oleh Menteri Pertahanan (Menham), Menko Polhukan, dan Menteri dalam Negeri, mereka mesti tunjukkan kepada Jokowi supaya paham bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja,” ucapnya.

“Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat oleh intelijen, supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul memperhatikan nilai HAM,” tuturnya.

Karena itu, menurutnya, sekali saja pemerintahan melakukan pelanggaran HAM di Papua, maka Papua dapat betul-betul merdeka.

“Sekali tergelincir pada pelanggaran HAM, seluruh dunia akan kembali menselebritikan tuntutan independen dari masyarakat Papua, dan bagi forum Internasional itu ada hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa itu,” tukasnya.

 

 

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *