Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapreasiasi keputusan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang menolak posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).
Tidak banyak ditemukan orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar di Indonesia. Penolakan itu pun pastinya tidak berdasarkan pertimbangan pribadi semata.
Ray pun mengungkapkan dugaan adanya alasan-alasan sosial-politik yang mendukung langkah Abdul Mu’ti untuk menolak jabatan Wamendikbud.
Alasan-alasan Abdul Mu’in menolak jabatan Wamendikbud.
“Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil,” ucap Ray, dilansir Tribunnews, Kamis (24/12/2020).
Kedua, Kementerian Agama sekarang sudah kembali dipangku oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU). Itu sudah sesuai tradisi, jika mau dilihat ke situ semestinya menteri pendidikan juga dipangku orang Muhammadiyah struktural.
Ketiga, menjadi wakil menteri itu, tentu tidaklah sama dengan menjabat sebagai menterinya secara langsung. Mungkin saja akan selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan, sebab keputusan bukan di tangan wakil.
Dengan memilih berada di luar, adalah langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.
Ray menambahkan, jabatan Abdul Mu’ti sebagai sekjen PP Muhammadiyah bukanlah jabatan remeh. Sejatinya, jabatan itu sama fungsionalnya dengan jabatan Wakil Menteri. Memilih tetap berkhidmat di Muhammadiyah lebih tepat kalau akhirnya mendapat posisi yang efek dan kuasanya tidak lebih sama dengan wakil menteri.
Keempat, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah agak renggang. Khususnya terkait masalah penarikan dana Muhammadiyah dari bank syariah BUMN.
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan, dimana seluruh cabang di daerah harus menarik dana dari bank hasil merger yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan Muhammadiyah berencana mengalihkan semua pembiayaannya kepada bank-bank syariah lain yang skalanya masih lebih kecil karena lebih menjangkau UMKM.
“Penunjukan AM untuk menduduki posisi Wamen Kemendikbud mungkin dilihat sebagai upaya menarik lagi Muhammadiyah ke lingkaran istana,” ucapnya.
Kelima, menurut Ray, Muhammadiyah nampaknya memilih menjadi mitra kritis pemerintah. Di era kedua Jokowi ini justru itulah yang sangat dibutuhkan.
“Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkasnya. *Ingeu-dsb
