Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti permasalahan data penerima bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang belum akurat. Adapun Bansos Covid-19 tersebut, saat ini disalurkan secara langsung tunai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma ke masyarakat.
“KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data,” kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati di Jakarta, dilansir Bizlaw, Rabu (6/1).
KPK, mendapatkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.
Selain itu, KPK menemukan, masih ada sekitar 16 juta data DTKS yang tidak padan dengan NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020.
“Selain itu, data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS,” tambah Ipi.
Penyebab Ketidakakuratan Data
Ketidakakuratan data ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal. Dia melanjutkan, data penerima bansos yang ada juga tumpang tindih.
Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos, Ipi masih menemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT. Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah dimana KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa.
Untuk itu KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan. Juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.
“Dalam upaya perbaikan sistem administrasi dalam penyelenggaraan bansos, tahun ini KPK juga akan melanjutkan kajian terkait bansos,” katanya.
KPK akan terus memantau penyelenggaraan bansos di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun akan segera melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos.
KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan pada akhir 2020 lalu. Ipi melanjutkan, KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Risma Pilih Blusukan
Di lain pihak, Mensos Tri Rismaharini justru lebih memilih melakukan blusukan ketimbang konsentrasi membenahi data penerima bansos.
Blusukan Risma pada hari pertama tugasnya sebagai Menteri Sosial di jembatan Kali Ciliwung bagian bawah flyover Jalan Pramuka, Jakarta Pusat pada Senin 28 Desember 2020.
Saat blusukan, Risma bertemu dengan seorang pemulung dan istrinya yang tengah mendorong gerobak di flyover Jalan Pramuka.
Risma pun berbincang dengan pemulung tersebut, termasuk bertanya perihal penghasilan sehari-hari yang didapat pemulung tersebut.
Pemulung itu mengaku memperoleh penghasilan sebesar Rp 800.000 setiap bulan yang harus ia bagi untuk biaya hidup keluarga di kampung halaman.
Mendengar curahan hati pemulung tersebut, Risma berjanji akan mencarikan rumah layak huni sekaligus memberikan pelatihan agar si pemulung bisa memperbaiki kualitas hidup.
“Bapak, Ibu, saya carikan rumah jadi enggak perlu ada biaya ngontrak. Tetap cari sampah seperti ini. Nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk Bapak. Sambil saya ajari usaha. Masak mau terus kayak gini, ya. Mau ya,” kata Risma.
Setelah dua hari berselang, Risma kembali melakukan blusukan ke kolong tol Pluit, Jakarta Utara.
Ia menawarkan membuka warung pecel lele ke warga yang tinggal di kolong tol Pluit pada 30 Desember 2020.
Risma juga sempat blusukan ke kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin di Jakarta Pusat dan menemukan beberapa gelandangan di tempat tersebut.
Tindakan Risma ini mendapat respon positif dan negatif. Kebanyakan dari masyarakat merasa menyayangkan jika Risma hanya berfokus pada DKI Jakarta, sementara tanggung jawabnya adalah seluruh wilayah Indonesia. (ingeu/dbs)
