Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Perpres Investasi Miras merupakan hal yang sangat sensitif, namun pemerintah tidak pernah melibatkan Muhammadiyah dan NU dalam pembahasan Perpres tersebut. Kini, investasi miras itu telah mengundang polemik besar di Tanah Air, dikritik oleh tokoh, hingga organisasi keagamaan. Mereka menilai, regulasi ini hanya membuat citra bangsa semakin buruk.
“Mestinya ada NU ada Muhammadiyah, ada MUI. Karena mestinya sebelum mengeluarkan perpres yang sangat sensitif ini diajak bicara dulu,” terang Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib, Senin 1 Maret 2021.
“Ya buktinya NU, PBNU juga memprotes. MUI juga memprotes. Kita PWNU juga tidak diajak bicara. Kan faktanya seperti itu,” ujar pria yang akrab disapa Gus Salam ini.
Akibat dari mengabaikan peran para tokoh agama, perpres ini jutsru menimbulkan kegaduhan dan perpecahan karena ada yang pro, ada yang kontra.
Menurut Gus Salam, harusnya pemerintah fokus saja dengan kebijakan-kebijakan yang mengeluarkan Indonesia dari pandemi Covid-19.
“Dan saya khawatir isu ini bisa memecah belah menjadikan disintegrasi bangsa. Kalau terus-terusan seperti ini,” kata Gus Salam.
Menurut Gus Salam, menarik investor untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara memang baik. Namun begitu, pemerintah juga harus mempertimbangkan keburukan yang ditimbulkan. Adapun miras merupakan keburukan yang harus jelas-jelas ditolak.
“Dan kita, di kalangan kiai-kiai NU itu ada teori atau kaidah bahwa dikatakan ini menarik investasi atau pemasukan (ekonomi) pemerintah ya harus dilihat dong. Tak semua hal diperbolehkan. Apapun kita ini kan masyarakat beragama di Indonesia ini. Sehingga hal-hal sensitif dalam hal agama ya seharusnya ya pemerintah itu memperhatikannya,” ujarnya.
