Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum yang disebut menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak hanya menarik perhatian masayarakat Indonesia tapi juga dunia.
Beberapa media asing yang pun ikut mewartakannya. Channel News Asia, misalnya, media yang berbasis di Singapura tersebut memberitakan polemik Partai Demokrat tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Indonesia president’s Aide Named Head of Ppposition Party, but Turmoil Ensues‘.
“Seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo diangkat sebagai ketua partai oposisi”
” ini adalah sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya.” demikian CNA mewartakan, disadur Sabtu (06/03/2021).
CNA juga menyebutkan, pengangkatan Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengatakan dia tetap menjadi ketua umum partai.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.
“Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar,” ujarnya.
SBY, yang juga selaku ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebut KLB Partai Demokrat abal-abal. SBY mengatakan hal itu lewat konferensi pers yang digelar di kediaman pribadi, yakni Cikeas Bogor, Jumat Malam.
“Banyak yang tak percaya, Moeldoko tega, berdarah dingin, melakukan kudeta,” kata SBY. Menurut SBY, perilaku Moeldoko jauh dari sikap ksatria dan nilai-nilai moral.
Namun, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan dari Moeldoko yang memimpin partai Demokrat.
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini … Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Hendri Satrio, seorang analis politik di Universitas Paramadina, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
