Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terus menyempurnakan sistem di Ditjen Pajak (DJP) agar tidak ada ruang untuk tindakan korupsi.
Sri Mulyani mengatakan saat ini sistem pembayaran pajak secara online telah berjalan. Dengan sistem tersebut, semua pembayaran pajak harus berjalan secara nontunai sehingga tidak ada pegawai yang memegang uang yang dibayarkan wajib pajak.
“Akhirnya menjadi cashless. Kalaupun terjadi ada yang masih korupsi, pasti karena hengki pengki dengan wajib pajak. Tapi itu bukan karena bayar pajaknya harus nyogok atau segala macam,” katanya dalam sebuah webinar, Selasa (23/3/2021).
Sri Mulyani mengatakan upaya reformasi akan terus berjalan. Menurutnya, proses pembayaran akan terus dipermudah menggunakan teknologi digital agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Dahulu, Menkeu menginginkan proses pembayaran pajak semudah masyarakat membeli pulsa. Setelah tercapai, dia tetap mengharapkan terus ada perbaikan di institusi DJP, salah satunya melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system.
Menurutnya, pembaruan core tax system tersebut akan mengubah model kerja DJP. Mulai dari proses pendaftaran, pembayaran pajak, hingga penyelesaian sengketa akan termonitor dalam satu sistem secara terintegrasi.
“Sekarang advance lagi, me-reform core tax-nya. Kami harapkan bisa selesai tahun 2023 atau 2024 maksimal supaya kami punya benchmark-nya sama,” ujarnya.
Pembaruan core tax system tersebut merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).
Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan, yakni pengadaan agen pengadaan (procurement agent), dan pengadaan sistem integrator inti administrasi perpajakan.
Kemudian pengadaan jasa konsultansi owner’s agent – project management and quality assurance, serta pengadaan jasa konsultansi owner’s agent – change management. (dbs).
