Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Sosiolog Arief Munandar meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera memecat Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Kristia Budiyarto yang akrab disapa Kang Dede.
Arief Munandar menilai sikap Kang Dede saat diskusi dengan petinggi MUI KH Anwar Abbas tidak beradab. Padahal lawan bicaranya pada saat itu adalah seorang ulama sekaligus pemuka agama.
“Erick Thohir pecat komisaris penyembah galon atau dipecat dari Menteri BUMN,” ucapnya dilansir dari laman Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Bang Arief, Selasa, 13 April 2021.
Ucapan “penyembah galon” itu disebutkannya karena beberapa waktu yang lalu, Kang Dede mengaku di akun Twitter-nya bahwa agama yang dianutnya adalah penyembah galon.
Dirinya yakin jika hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan adil, pernyataan Kang Dede soal penyembah galon tersebut bisa masuk ke dalam kategori penistaan agama.
Kemudian, Arief Munandar berpendapat, dari perilaku yang ditunjukkan Kang Dede selama ini, mulai dari menuding beberapa ulama radikal hingga bercandaannya soal agama, sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang komisaris atau pejabat publik.
Lalu yang terbaru, Arief Munandar menyoroti satu acara di tvOne ketika Kang Dede berhadapan dan berdebat dengan Waketum MUI KH Anwar Abbas.
Perdebatan antara Kang Dede dengan KH Anwar Abbas tersebut juga diunggah oleh pemilik akun Twitter @dapitnih dan viral usai ditonton lebih dari 100 ribu kali.
Selain ga nyentuh subtansi dan ngawur, Komisaris ini juga tidak punya adab kepada KH. Anwar Abbas. Bukan begitu @erickthohir ? pic.twitter.com/5zfOQUa4dI— David Usman (@dapitnih) April 11, 2021
“Kalau gua lihat di situ gua tambah miris lagi, karena gua gak ngeliat di situ etika. Kalau betul Kang Dede Muslim gua gak melihat etika atau adab dari seorang muslim kepada seorang ulama atau seorang pemuka agama,” ucapnya.
“Kata-katanya sangat kasar, merasa benar sendirian, berkali-kali memotong, dan nadanya keras sekali. Jadi gua gak melihat adab itu ya, padahal sependek pemahaman gua mengenai agama Islam, ada yang namanya adab kepada ulama, ustaz, dan pemuka agama,” sambungnya.
Melihat cuplikan video tersebut, Arief Munandar semakin heran sebenarnya apa agama yang dianut Kang Dede ini.
Jika benar bukan Muslim, berarti menurut Arief Munandar, kang Dede telah mencampuri urusan-urusan yang berkaitan dengan agama di luar keyakinannya.
Lebih lanjut, sebagai pejabat publik, sambung Arief Munandar, Kang Dede seharusnya memiliki etika komunikasi publik yang tinggi.
“Ini udah ngejeplak, ngeluarin statement yang bikin gaduh semua orang, kemudian dia enak aja gitu minta maaf dan case closed sambil cengar-cengir lagi,” ucapnya.
“Akhirnya kita bingung apa dasar dari Erick Thohir mengangkat orang dengan kapasitas seperti Kang Dede untuk menempati posisi penting di satu BUMN. Komisaris loh bro, pihak atau orang yang seharusnya mampu mengarahkan direksi agar segala sesuatunya berjalan dengan baik,” sambungnya.
Tapi kemudian, kata Arief Munandar, publik malah disuguhi dengan perilaku semacam itu.
“Itulah standar level etika dari orang yang kemudian ditunjuk menjadi komisaris,” tuturnya.
Terlepas dari perilaku buruk yang dipertontonkan Kang Dede, Arief Munandar justru ingin menggugat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan sosok yang mengangkat Kang Dede sebagai Komisaris Independen di PT Pelni.
“Nah dalam kondisi ini, yang gua pengen gugat sebenarnya bukan Kang Dede. Gua ingin menggugat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang punya tanggung jawab menempatkan orang-orang untuk memimpin BUMN, baik sebagai direksi maupun komisaris,” ucapnya.
Walaupun Erick Thohir telah menyatakan bahwa tidak ada yang namanya titip-titipan dalam sebuah posisi di BUMN. Namun Arief Munandar yakin masyarakat kini sudah tidak percaya dengan hal tersebut setelah melihat tindak-tanduk Kang Dede.
“Nah tolong jelaskan kepada kita Pak Erick Thohir, di mana kapasitas atau kompetensi seorang Kang Dede dengan segala sepak terjangnya yang sangat konyol dan bodoh ini,” tuturnya.
Maka dari itu sebagai bentuk tanggung jawab, kata Arief Munandar, Erick Thohir harus dibebankan dengan dua pilihan jika persoalan ini ingin selesai.
“Pilihan pertama, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang mewakili pemerintah dan sebagai pemegang saham PT Pelni harus segera memecat Kang Dede dari jabatannya,” ucapnya.
“Kedua kalau Erick THohir tidak bisa melakukan itu, maka Pak Jokowi menurut gua harus memecat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena gagal menjalankan tugasnya untuk mengelola BUMN yang profesional,” tutup Arief Munandar. (dbs)
