Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Ekonom senior Faisal Basri menyoroti akan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Negara baru. Faisal menegaskan kebijakan tersebut saat ini kurang tepat karena Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan termasuk pandemi COVID-19.
“Ibu kota negara ini secara etik dan moral tidak pantas dibangun sekarang di era pandemi, di era kita banyak tantangan global warming dan sebagainya,” kata Faisal saat webinar yang digelar GIRMA, dilansir Kumparan, Senin (26/4).
Faisal memastikan bakal terus bersuara agar rencana pembangunan ibu kota baru bisa dipikirkan ulang oleh pemerintah. Apalagi, kata Faisal, upaya pemerintah membangun Ibu Kota baru belum ada landasan peraturan yang akan digunakan.
“Keinginan banyak tapi kemampuan terbatas dan membangun Indonesia didasarkan kepada mimpi semalam. Jadi bayangkan membangun Ibu Kota tanpa UU, UU-nya belum ada. Nah ini yang perlu kita cermati,” ujar Faisal.
UU Ibu Kota Negara (IKN) sampai saat ini memang belum ada. Padahal, pemerintah menargetkan groundbreaking sudah bisa dilaksanakan tahun 2021. Desain bangunan mulai dari Istana Kepresidenan hingga masjid juga sudah ada.
Peraturan tersebut memang sudah masuk prolegnas yang akan dibahas tahun 2021. Namun, sampai saat ini RUU IKN belum juga dikirimkan pemerintah ke DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi UU.
Untuk itu, Faisal menegaskan pembangunan Ibu Kota tersebut harus dikaji ulang. Masih ada prioritas lainnya yang harus direalisasikan.
“Jadi harusnya kita menjadikan prioritas itu betul-betul yang paling relevan menghadapi tantangan zaman. Mudah-mudahan ini disadari, saya akan bersuara terus soal ini,” ungkap Faisal.(ingeu/dbs)
