Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) turut menyatakan sikap tegasnya ihwal pelaksanaan tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan berbagai undang-undang tentang KPK dan aparatur sipil.
Menyikapi isu mutakhir yang berkembang di media yang arus utamanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan tes, khususnya sejumlah pertanyaan tes, dan ternyata menimbulkan kesan tendensius, tidak etis, sekaligus mengabaikan keadaban perlakuan terhadap perempuan.
Adapun dalam pernyataan persnya, pada, Senin (10/5/2021), yang ditandatangani oleh Koordinator Presidium Hanifah Husein, dan Wakil Skeretaris Jenderal Aguswanti L, SH., MH.
Majelis Nasional FORHATI menyampaikan sikap sebagai berikut:
- Meminta pimpinan KPK menjelaskan secara terbuka kepada khalayak (publik), sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, tentang sebuah pertanyaan terkait wawasan kebangsaan, yang ramai dipersoalkan khalayak di media, dan dianggap sangat tendensius.
- Meminta Ketua KPK menjelaskan dan klarifikasi secara terbuka pertanyaan-pertanyaan yang dinilai cenderuny bias agama, bias rasisme, diskriminatif dan seksis. Antara lain tentang hasrat seksual, poligami, dan berbagai hal lain yang cenderung berlebihan dalam tes. FORHATI mengecan keras proses tersebut.
- Apabila status kepegawaian harus ASN sesuai Undang-Undang no.19 tahun 2019 tentang KPK. Status ini akan menggangu independensi KPK tidak lagi sebagai lembaga negara, melainkan lembaga pemerintah atau sub ordinasi pemerintah.
- FORHATI mengingatkan seluruh pimpinan KPK, untuk menjunjung tinggi maetabat kaum perempuan, sebagaimana menjunjung tinggi ibu, istri, dan anak. Serta mampu membuktikan komitmen kuat tentang pemulihan martabat kaum perempuan secara nyata dan konsisten.
- FORHATI meminta ketua KPK selalu konsisten dan konsekuen dalam mengemban amanah memimpin lembaga anti korupsi. Teguh dengan kebenaran dan bersungguh-sungguh mengabdi kepada rakyat dan bangsa.(ingeu)
