Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen. Tim ini diperlukan untuk mengevaluasi sistem di internal lembaga antirasuah.
Permintaan ini disampaikan 75 pegawai usai mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi meminta agar 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diberhentikan.
“Meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi publik yang independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh Pimpinan terhadap 75 orang pegawai KPK,” ujar Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, Sujanarko, dalam keterangannya, Senin (17/5).
Selain untuk memberikan tindakan tegas terhadap tindakan pimpinan KPK yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, Sujanarko juga berharap dengan dibentuknya tim investigasi independen dapat mengevaluasi sistem internal di tubuh lembaga antirasuah.
“Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata dia.
Sujanarko mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh tim investigasi independen diharapkan bisa mengontrol kebijakan yang diambil pimpinan KPK di kemudian hari.
“Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga antikorupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi,” kata Sujanarko.
Diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pernyataan atas polemik penonaktifan 75 pegawai KPK oleh Firli Bahuri. Jokowi tidak sepakat 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan.
“Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” kata Jokowi dalam Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (17/5/2021).
Menurut Jokowi, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah itu.
“Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi. (dbs).
